Eggi dan Rismon Kantongi SP3, Kasus Ijazah Jokowi yang Menjerat Roy Suryo Seharusnya Sudah Selesai

LintasWarganet.com – 21 April 2026 | Jakarta, 21 April 2026 – Dua pejabat tinggi kepolisian, Brigadir Jenderal (Purn) Eggi Sudjana dan Komisaris Besar (Purn) Rismon, baru-baru ini menerima Surat Perintah Penyidikan (SP3) terkait penyelidikan kasus ijazah palsu yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kasus ini sempat menjadi sorotan publik karena menjerat nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Roy Suryo, yang diduga terlibat dalam penyediaan dokumen akademik palsu kepada pejabat.

Sementara itu, SP3 yang diterbitkan kepada Eggi dan Rismon menandakan bahwa penyidik masih menganggap ada elemen yang belum terungkap sepenuhnya. Berikut rangkuman kronologi kasus hingga saat ini:

• 2023: Publikasi pertama tentang dugaan ijazah palsu milik Presiden Jokowi muncul di media massa.
• 2024: Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka dalam penyediaan dokumen palsu kepada pejabat tinggi.
• 2025: Pengadilan menolak beberapa permohonan penetapan hakim khusus, menyatakan bukti belum cukup kuat.
• 2026: Eggi Sudjana dan Rismon menerima SP3, menandakan penyelidikan kembali aktif.

Para pengamat hukum menilai bahwa pemberian SP3 kepada dua mantan pejabat kepolisian menandakan fokus investigasi kini beralih pada kemungkinan adanya jaringan internal yang membantu memfasilitasi pemalsuan dokumen. Jika terbukti, hal ini dapat menambah beban hukum tidak hanya bagi Roy Suryo, tetapi juga bagi pejabat yang terlibat secara tidak langsung.

Di sisi lain, kritik publik semakin menguat menuntut transparansi dan penyelesaian cepat. Sebagian kalangan menilai bahwa penundaan proses hukum berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas institusi penegak hukum di Indonesia.

Ke depannya, penyidik diharapkan dapat menyelesaikan penyelidikan dengan tegas, mengungkap semua pihak yang terlibat, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan tanpa intervensi politik. Penyelesaian kasus ini akan menjadi tolok ukur bagi upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan jabatan di lingkungan pemerintah.