Dubes Iran Desak Indonesia Jaga Akses Selat Hormuz di Tengah Blokade AS—Strategi dan Dampaknya
Dubes Iran Desak Indonesia Jaga Akses Selat Hormuz di Tengah Blokade AS—Strategi dan Dampaknya

Dubes Iran Desak Indonesia Jaga Akses Selat Hormuz di Tengah Blokade AS—Strategi dan Dampaknya

LintasWarganet.com – 15 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Hadi Rahmani, menegaskan pentingnya menjaga akses Indonesia ke Selat Hormuz setelah Amerika Serikat melancarkan blokade militer di wilayah tersebut. Ia menambahkan bahwa gangguan pada jalur pelayaran ini dapat berimbas pada pasokan energi global serta perdagangan bilateral kedua negara.

Blokade yang resmi dimulai pada Senin (13/4/2026) bertujuan menekan Tehran agar membuka jalur minyak yang sebelumnya ditutup selama konflik di Teluk Persia. Amerika Serikat menargetkan semua pelabuhan Iran, namun menegaskan bahwa kapal-kapal internasional yang tidak berhubungan dengan Iran tetap dapat melintas. Meskipun demikian, data pelacakan menunjukkan beberapa kapal Iran masih bebas bergerak, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas blokade.

Latar Belakang dan Dampak Blokade

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang mengalirkan sekitar 20 persen minyak dunia dan sepertiga gas alam cair. Penutupan atau gangguan di selat ini dapat memicu lonjakan harga energi, mengganggu rantai pasok, serta memicu inflasi global. Iran, yang mengandalkan ekspor minyak lewat selat tersebut, menghadapi tekanan ekonomi signifikan. Namun, Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, menyatakan bahwa negara tersebut memiliki lebih dari 8.000 kilometer perbatasan darat dan laut yang dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan perdagangan.

Iran kini mengandalkan jalur alternatif, termasuk penggunaan jalur kereta api lintas Asia Tengah (Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan) yang menghubungkan China dengan Iran. Meskipun logistik pengangkutan hidrokarbon via kereta masih menantang, jalur ini dianggap mengurangi risiko penangkapan oleh angkatan laut Barat.

Indonesia di Persimpangan Kepentingan

Indonesia, sebagai negara dengan konsumsi minyak dan gas terbesar di Asia Tenggara, sangat bergantung pada kelancaran jalur pelayaran internasional. Dubes Iran menekankan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam dialog multilateral untuk menegakkan prinsip kebebasan navigasi di Selat Hormuz, sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Ia juga mengingatkan bahwa setiap tindakan militer yang menghambat lalu lintas kapal dapat merugikan ekonomi global, termasuk Indonesia yang mengimpor bahan bakar dalam jumlah besar.

Selain itu, Indonesia memiliki hubungan dagang yang kuat dengan Iran, terutama dalam sektor petrokimia, plastik, dan produk pertanian. Menjaga akses ke selat tersebut akan memastikan kelancaran ekspor-impor antara kedua negara, serta mengurangi ketergantungan pada rute yang lebih panjang melalui Selat Malaka.

Strategi Iran untuk Memitigasi Blokade

  • Penguatan perdagangan melalui perbatasan darat: Memanfaatkan jaringan jalan dan kereta api ke negara-negara tetangga.
  • Pengembangan jalur laut alternatif: Mengarahkan kapal ke pelabuhan di Teluk Oman yang tidak terkena blokade.
  • Peningkatan diplomasi: Menggalang dukungan dari negara-negara non‑blokade, termasuk China, Rusia, dan negara‑negara ASEAN.

Dubes Rahmani menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah Indonesia dalam menyusun kebijakan maritim yang responsif. Ia berharap Jakarta dapat menggunakan posisi strategisnya dalam ASEAN untuk mendorong dialog diplomatik yang menekan Amerika Serikat agar meninjau kembali kebijakan blokade.

Dalam pertemuan bilateral yang dijadwalkan di Jakarta minggu depan, kedua belah pihak diharapkan membahas rencana kerja sama dalam bidang logistik, energi, dan keamanan maritim. Iran juga menawarkan bantuan teknis dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dan sistem monitoring laut guna memastikan keamanan navigasi.

Kesimpulannya, blokade Selat Hormuz menambah ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia. Iran menegaskan kesiapan untuk mengalihkan perdagangan melalui jalur darat dan kereta api, sementara Indonesia diharapkan memainkan peran kunci dalam mempertahankan kebebasan navigasi. Dialog konstruktif antara Kedutaan Besar Iran dan Pemerintah Indonesia menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko gangguan pasokan energi global.