Drama Politik Deddy Sitorus: Dari Sindiran PSI Hingga Bentrokan dengan Golkar

LintasWarganet.com – 21 Juni 2026 | Jakarta, 20 Juni 2026 – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, menjadi sorotan utama dalam serangkaian pernyataan tajam yang melibatkan partai-partai lain serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Konflik verbal dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), pengakuannya mengenai ketakutan anggota DPR dalam menyampaikan pendapat, hingga balasan keras terhadap kritik Golkar tentang posisi PDIP sebagai penyeimbang, menandai dinamika politik yang semakin memanas menjelang pemilihan umum mendatang.

Konflik dengan PSI: Tuduhan ‘Kutu Loncat’ dan Balasan ‘Kutu Busuk’

Pertikaian dimulai ketika Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menanggapi pernyataan Deddy Sitorus yang menyebutkan istilah “kutu loncat”. Bestari mengkritik penggunaan kata tersebut sebagai tidak berkelas dan menuduh Sitorus menyampaikan respons yang lemah. Sitorus, yang menilai dirinya sebagai anggota DPR yang mengutamakan kepentingan publik, justru membalas dengan menyebut Bestari sebagai “kutu busuk” yang menggerogoti partainya sendiri. Bestari menegaskan bahwa Deddy Sitorus berupaya menegaskan dirinya sebagai anggota PDIP yang tetap setia, meski ia mengkritik kebijakan pemerintah.

Anggota DPR ‘Takut’ Mengkritik Pemerintah: Pengakuan Deddy Sitorus

Dalam wawancara terpisah, Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa banyak rekan sesama anggota DPR menyampaikan curhatan tentang rasa takut untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan eksekutif. Menurutnya, anggota dewan yang berada dalam koalisi pemerintahan cenderung menghindari pertanyaan keras karena khawatir mendapat teguran atau tekanan dari pihak pemerintah. “Jika partai-partai yang memegang menteri di kabinet tidak berani mengkritik kebijakan mereka sendiri, maka fungsi pengawasan DPR menjadi lemah,” ujar Sitorus. Ia menambahkan bahwa budaya takut ini menghambat kebebasan berpendapat dan mengurangi efektivitas legislatif dalam mengendalikan eksekutif.

Balasan Tegas Terhadap Golkar: PDIP sebagai Penyeimbang Merdeka

Tak lama setelah itu, Partai Golkar mengeluarkan pernyataan yang menanyakan relevansi PDIP sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Golkar menilai bahwa posisi tersebut seharusnya lebih fokus pada penyelesaian masalah riil, seperti pemadaman listrik yang masih sering terjadi. Menanggapi kritik tersebut, Deddy Sitorus menegaskan bahwa PDIP tetap berkomitmen menjadi penyeimbang yang independen. “Jika DPR hanya menjadi penonton yang mengikuti eksekutif tanpa mengkritik, maka kami kembali ke era Orde Baru di mana checks and balances tidak berfungsi,” ujarnya.

Sitorus menambahkan bahwa peran penyeimbang tidak hanya bersifat simbolis, melainkan krusial untuk menjaga demokrasi. Ia menolak anggapan bahwa PDIP menjadi “candu kekuasaan” dan menegaskan bahwa partai tersebut tetap menghormati kedaulatan partai lain yang memilih bergabung dalam kabinet, sekaligus mengawasi kebijakan yang diambil.

Implikasi Politik dan Reaksi Publik

Serangkaian pernyataan Sitorus memicu beragam reaksi di kalangan politisi dan masyarakat. Sebagian menganggap sikapnya sebagai upaya mempertegas posisi PDIP dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, sementara yang lain menilai bahwa bahasa yang keras dapat memperparah polarisasi di antara partai. Analisis pengamat politik menyebutkan bahwa ketegangan antara PDIP, PSI, dan Golkar mencerminkan persaingan internal koalisi pemerintahan serta upaya masing-masing partai memperkuat basis elektoral menjelang pemilu.

Di sisi lain, pengakuan Deddy Sitorus mengenai rasa takut anggota DPR untuk menyuarakan kritik menyoroti tantangan struktural dalam sistem demokrasi Indonesia. Kebijakan “loyalitas koalisi” yang mengikat partai-partai pendukung pemerintah sering kali menimbulkan dilema antara kepentingan partai dan fungsi pengawasan legislatif.

Secara keseluruhan, dinamika yang terjadi menandakan bahwa peran partai politik tidak hanya terbatas pada arena pemilu, melainkan juga pada arena debat kebijakan internal. Ketegangan verbal antara tokoh-tokoh partai besar menunjukkan bahwa persaingan ideologi dan strategi politik masih menjadi faktor utama dalam menentukan arah kebijakan nasional.

Dengan menjelang pemilihan umum berikutnya, Deddy Sitorus tampaknya berusaha menegaskan posisi PDIP sebagai penyeimbang yang independen, sekaligus mengingatkan rekan-rekannya di DPR tentang pentingnya keberanian menyuarakan kritik demi tercapainya tata kelola yang transparan dan akuntabel.