DPRD Sulsel Soroti Dugaan Manipulasi Harga Pupuk Subsidi di Kabupaten Bone

LintasWarganet.com – 04 Juni 2026 | Komisi B DPRD Sulawesi Selatan mengeluarkan pernyataan serius terkait dugaan praktik manipulasi harga pupuk subsidi yang menimbulkan keluhan di kalangan petani Kabupaten Bone. Menurut data yang dihimpun, sejumlah pedagang dan distributor diduga menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga mengurangi manfaat subsidi bagi petani.

Dalam rapat kerja yang diadakan pada tanggal …, anggota Komisi B menyoroti adanya indikasi adanya “jalur gelap” dalam distribusi pupuk, termasuk penyimpanan sementara dan penjualan kembali dengan margin yang tidak wajar. Mereka menuntut penyelidikan mendalam serta penegakan hukum terhadap pihak‑pihak yang terlibat.

Berikut adalah poin‑poin utama yang diangkat oleh DPRD:

• Penetapan HET pupuk subsidi untuk 2024 sebesar Rp X per kilogram.
• Laporan petani tentang harga jual di pasar lokal yang mencapai Rp Y, jauh di atas HET.
• Kecurigaan adanya perantara yang mengubah alur distribusi resmi.
• Permintaan audit independen terhadap gudang penyimpanan pupuk di Bone.
• Usulan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar.

Untuk memberikan gambaran perbandingan harga, tabel di bawah ini merangkum HET yang berlaku dan harga pasar yang dilaporkan oleh petani:

Komisi B menekankan bahwa praktik tersebut tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan daerah. Mereka menuntut pemerintah provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten Bone untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut, termasuk melakukan pemeriksaan lapangan dan menindak distributor yang terbukti melanggar.

Selain itu, DPRD mengusulkan pembentukan tim khusus yang terdiri dari unsur legislatif, aparat penegak hukum, dan perwakilan petani untuk memantau distribusi pupuk subsidi secara berkelanjutan. Tim tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih transparan serta mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Petani Bone berharap langkah tegas dari DPRD dapat menghentikan praktik curang ini dan memastikan bahwa bantuan pupuk subsidi tepat sasaran, sehingga produktivitas pertanian dapat meningkat dan kesejahteraan petani terangkat.