DPRD Sulawesi Tengah Rekomendasikan Pembatalan IUP Tambang Batu Gamping

LintasWarganet.com – 30 April 2026 | Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan rekomendasi resmi untuk membatalkan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengatur penambangan batu gamping di wilayah provinsi. Rekomendasi ini diajukan setelah serangkaian temuan mengenai dampak lingkungan dan sosial yang signifikan dari kegiatan penambangan tersebut.

Berbagai faktor menjadi pertimbangan utama komisi dalam membuat keputusan ini, antara lain:

• Kerusakan ekosistem perairan akibat limpasan limbah tambang yang meningkatkan kadar kekeruhan dan menurunkan kualitas air.
• Peningkatan konflik agraria antara perusahaan tambang dan petani lokal yang kehilangan lahan produktif.
• Keluhan masyarakat sekitar mengenai penurunan kualitas udara dan kebisingan yang mengganggu kehidupan sehari-hari.
• Kurangnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Setelah melakukan pendalaman, Komisi III menyarankan agar rekomendasi ini diajukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk ditindaklanjuti melalui proses administratif yang melibatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jika disetujui, pencabutan IUP akan berimplikasi pada penutupan semua operasi penambangan batu gamping yang masih berjalan di provinsi tersebut.

Berbagai pihak memberikan respons beragam. Pemerintah provinsi menyatakan akan meninjau rekomendasi secara cermat, sementara asosiasi pertambangan mengklaim bahwa penutupan mendadak dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan kehilangan lapangan kerja. Di sisi lain, organisasi lingkungan hidup menyambut baik langkah tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Jika rekomendasi ini diterima, proses pencabutan IUP akan melibatkan evaluasi teknis, audit kepatuhan, serta penyusunan rencana rehabilitasi lahan yang terdampak. Hal ini diharapkan dapat menjadi contoh kebijakan yang lebih berwawasan lingkungan bagi provinsi lain di Indonesia.