DPR Usulkan Alokasi Dana untuk 1.000 Bioskop Desa dalam APBN 2027
DPR Usulkan Alokasi Dana untuk 1.000 Bioskop Desa dalam APBN 2027

DPR Usulkan Alokasi Dana untuk 1.000 Bioskop Desa dalam APBN 2027

LintasWarganet.com – 21 Mei 2026 | Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Rahmawati, mengajukan usulan alokasi dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2027 untuk membangun seribu layar bioskop di desa-desa seluruh Indonesia. Usulan tersebut bertujuan meningkatkan akses budaya, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat pedesaan yang selama ini masih terbatas.

  • Memperluas jangkauan konten film edukatif ke wilayah terpencil.
  • Mendorong pertumbuhan industri perfilman lokal melalui penayangan karya daerah.
  • Meningkatkan kualitas hiburan di desa, mengurangi kesenjangan budaya antara perkotaan dan pedesaan.
  • Menyediakan ruang serbaguna untuk pelatihan keterampilan, pertemuan warga, dan kegiatan sosial.

Berikut perkiraan alokasi anggaran yang diajukan untuk masing-masing komponen utama:

Komponen Estimasi Biaya (Miliar Rupiah)
Pengadaan peralatan audiovisual 150
Pembangunan dan renovasi gedung 250
Pelatihan operasional dan manajemen 30
Pengadaan lisensi konten dan hak cipta 70
Cadangan operasional 5 tahun pertama 100
Total 600

Jika usulan ini disetujui, implementasinya akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun, dimulai pada tahun 2027. Pemerintah daerah akan berperan sebagai mitra utama dalam proses pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas. Selain itu, DPR berencana membentuk tim koordinasi yang melibatkan kementerian terkait, lembaga kebudayaan, serta perwakilan masyarakat desa untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pengajuan ini mendapat sambutan positif dari sejumlah LSM budaya dan asosiasi perfilman yang melihat peluang peningkatan literasi visual serta dukungan terhadap produksi film daerah. Namun, kritik juga muncul terkait prioritas anggaran, mengingat tantangan pembangunan infrastruktur dasar di banyak wilayah.

Keputusan akhir akan ditetapkan dalam rapat kerja komisi terkait dan dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno DPR menjelang akhir tahun 2026.