LintasWarganet.com – 28 Maret 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menegaskan bahwa proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025-2029 harus berlandaskan pada kepentingan nyata masyarakat setempat. Dalam rapat terbaru, para wakil menyoroti pentingnya agar prioritas pembangunan tidak hanya didasarkan pada agenda politik semata, melainkan pada kebutuhan dasar dan aspirasi warga.
Pernyataan tersebut muncul seiring dengan upaya pemerintah provinsi menyusun kerangka pembangunan jangka menengah yang akan menjadi acuan utama alokasi anggaran dan program-program strategis. DPR Papua menekankan beberapa poin krusial:
- Penguatan sektor kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil.
- Peningkatan infrastruktur transportasi yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pusat ekonomi.
- Pemberdayaan ekonomi lokal melalui dukungan pada usaha mikro, kecil, dan menengah.
- Pelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Para legislator juga meminta transparansi penuh dalam proses penyusunan RPJMD, termasuk melibatkan partisipasi publik melalui forum konsultasi terbuka. Mereka berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dapat menambah legitimasi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.
Jika rekomendasi tersebut diimplementasikan, diharapkan RPJMD 2025-2029 dapat menjadi dokumen pembangunan yang responsif, mampu menjawab tantangan sosial‑ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup warga Papua secara menyeluruh.
LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet