DPR Minta BPKN Tidak Asal Klaim Aduan AMDK Tanpa Bukti Valid

LintasWarganet.com – 25 Juni 2026 | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rapat Komisi IX menekankan pentingnya verifikasi data sebelum Badan Penyelenggara Keamanan Nasional (BPKN) mengeluarkan pernyataan terkait aduan tentang kualitas Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). DPR menilai bahwa klaim tanpa bukti yang sah dapat menimbulkan kepanikan publik dan merugikan produsen yang telah memenuhi standar.

Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai XYZ menuntut BPKN untuk melakukan langkah-langkah berikut sebelum mengumumkan temuan:

• Mengumpulkan dan mengkaji seluruh dokumen resmi serta hasil laboratorium yang relevan.
• Melakukan cross‑check dengan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Lembaga Pengujian Standar Nasional (LPS).
• Menyusun laporan tertulis yang memuat metodologi, sampel yang diujikan, serta hasil analisis statistik.
• Memberikan kesempatan kepada produsen untuk memberikan klarifikasi tertulis.

Selain menekankan prosedur teknis, DPR juga menyoroti perlunya perlindungan konsumen. Jika aduan terbukti tidak berdasar, maka konsumen berhak mendapatkan klarifikasi resmi dan, bila diperlukan, kompensasi atas kerugian yang timbul akibat informasi yang keliru.

Pernyataan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas BPKN serta menegakkan standar transparansi dalam penanganan isu-isu publik yang sensitif. Dengan adanya mekanisme verifikasi yang ketat, baik pemerintah maupun pelaku industri dapat bekerja sama untuk memastikan keamanan dan kualitas AMDK yang beredar di pasar.