LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | Parlemen Republik Indonesia menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi energi dan penghematan anggaran. Dalam serangkaian langkah konkret, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menurunkan konsumsi listrik di ruang rapat serta meninjau kembali pola penyajian makanan selama pertemuan, selaras dengan kebijakan pemerintah yang menekankan penghematan sumber daya pada semua tingkat.
Pengurangan Penggunaan Listrik di Gedung DPR
Sejak awal kuartal pertama 2026, manajemen gedung DPR mengoptimalkan penggunaan listrik dengan menerapkan prosedur pemadaman otomatis pada peralatan yang tidak terpakai. Sistem pendingin ruangan (AC) kini dilengkapi sensor kehadiran; bila tidak ada anggota yang berada di dalam ruangan, AC otomatis dimatikan. Begitu pula lampu ruangan, yang diprogram untuk menyala hanya saat ada aktivitas resmi. Menurut data internal, konsumsi listrik bulanan turun sekitar 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Langkah ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang menekankan pentingnya mematikan peralatan listrik saat tidak ada orang di dalam ruangan. “Presiden berkali‑kali mengingatkan kita, AC kalau tidak ada orangnya, dimatikan. Lampu kalau enggak ada kegiatan, dimatikan,” ujar Mu’ti dalam sambutan Halal Bihalal Nasional. Kebijakan serupa di DPR memperlihatkan konsistensi antar lembaga pemerintah dalam menurunkan jejak karbon dan menghemat biaya operasional.
Penyederhanaan Jamuan Rapat
Selain penghematan listrik, DPR juga meninjau kembali tradisi penyajian jamuan rapat yang selama ini mengandalkan makanan berat dan berlemak. Mengikuti rekomendasi Menteri Mu’ti, yang menyarankan “hidangan yang natural, yang nabati, daripada bakwan, mending rebus‑rebusan,” DPR mengubah menu menjadi pilihan yang lebih sehat dan ekonomis.
- Penggantian gorengan dengan makanan kukus, seperti dim sum sayur dan ikan kukus.
- Penyajian buah segar dan salad sebagai camilan utama.
- Pembatasan penggunaan minyak goreng dan bahan baku mahal.
- Penggunaan piring dan peralatan sekali pakai yang dapat didaur ulang untuk mengurangi limbah.
Perubahan ini tidak hanya menurunkan biaya katering, tetapi juga mendukung agenda kesehatan bagi anggota DPR yang menghabiskan banyak waktu dalam rapat intensif. Menteri Mu’ti menambahkan, “Snacknya jangan berat‑berat, lebih baik makanan kukusan daripada gorengan,” menegaskan pentingnya kesederhanaan dalam konsumsi.
Dukungan Transportasi Umum dan Pengurangan Mobil Pribadi
Selaras dengan upaya penghematan energi, DPR menggalakkan penggunaan transportasi umum bagi anggotanya. Kantor DPR yang terletak strategis dekat stasiun MRT memudahkan anggota untuk memilih kereta atau bus sebagai alternatif kendaraan pribadi. Kebijakan ini menurunkan emisi CO₂ dan mengurangi beban parkir serta biaya bahan bakar.
“Jika tidak perlu pakai mobil, tidak usah pakai mobil,” ujar Menteri Mu’ti, menegaskan kembali pentingnya mengutamakan transportasi massal. DPR juga menyediakan fasilitas parkir terbatas untuk kendaraan pribadi, sehingga anggota terdorong untuk memanfaatkan layanan publik.
Implikasi Terhadap Anggaran dan Lingkungan
Penghematan listrik, penyederhanaan jamuan, serta pergeseran ke transportasi umum menghasilkan dampak signifikan pada anggaran DPR. Estimasi penghematan biaya operasional tahunan mencapai miliaran rupiah, yang dapat dialokasikan kembali ke program pembangunan nasional. Dari sisi lingkungan, penurunan konsumsi energi listrik dan pengurangan emisi kendaraan pribadi berkontribusi pada target pengurangan emisi nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Iklim Indonesia 2025‑2030.
Para ahli kebijakan publik menilai bahwa langkah-langkah ini dapat menjadi contoh bagi lembaga lain, termasuk kementerian dan pemerintah daerah, untuk mengadopsi praktek serupa. “Efisiensi dimulai dari tindakan kecil yang konsisten,” kata seorang analis kebijakan, menekankan bahwa dampak kumulatif akan terasa jika semua pihak berkomitmen.
Dengan mengintegrasikan arahan Presiden Prabowo Subianto dan rekomendasi Menteri Mu’ti, DPR menunjukkan bahwa prinsip hemat energi dan sumber daya dapat dijalankan secara praktis dalam aktivitas legislatif sehari‑hari. Transformasi ini tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.