DJPb Tekankan Perlunya Percepatan Penyaluran TKD NTT 2026

LintasWarganet.com – 12 Mei 2026 | Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menegaskan bahwa penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun anggaran 2026 masih membutuhkan percepatan signifikan.

Beberapa faktor yang dikutip sebagai penyebab keterlambatan antara lain:

• Proses verifikasi data penerima manfaat yang masih memakan waktu.
• Kendala logistik di wilayah kepulauan yang menyulitkan distribusi dana.
• Pengaturan prioritas alokasi yang belum sepenuhnya selaras dengan rencana kerja daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, DJPb mengusulkan langkah-langkah percepatan berikut:

1. Peningkatan koordinasi antara kementerian keuangan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota melalui forum monitoring bulanan.
2. Penerapan sistem digital terintegrasi yang mempercepat proses verifikasi dan pencairan dana.
3. Penetapan target pencairan yang lebih agresif, dengan target 80 persen tercapai sebelum akhir 2025.

Berikut adalah perkiraan timeline pencairan TKD NTT 2026 yang direncanakan DJPb:

Pejabat DJPb, Budi Santoso, menambahkan bahwa percepatan pencairan TKD tidak hanya berdampak pada penyelesaian proyek fisik, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan investor dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika percepatan tidak tercapai, NTT berisiko mengalami penundaan dalam pelaksanaan program strategis, termasuk pembangunan jalan lintas pulau, perluasan jaringan listrik, dan peningkatan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.

Pemerintah provinsi NTT, yang dipimpin Gubernur Dr. Baharuddin Lopa, telah menyatakan komitmen penuh untuk bekerja sama dengan DJPb dalam mempercepat proses verifikasi dan pencairan dana. Gubernur menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral agar alokasi TKD dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

DJPb menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa monitoring intensif dan evaluasi berkala akan terus dilakukan hingga target 2026 tercapai, guna memastikan bahwa dana publik disalurkan tepat waktu dan tepat guna.