Ditjen Imigrasi Periksa Dugaan Pungli WNA di Batam

LintasWarganet.com – 14 April 2026 | Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan praktik pungutan liar terhadap warga negara asing di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Penyelidikan ini dipicu setelah sejumlah laporan muncul mengenai adanya biaya tambahan yang tidak tercantum dalam regulasi resmi saat proses perpanjangan atau pembuatan izin tinggal bagi WNA.

Tim investigasi yang dipimpin oleh pejabat senior Ditjen Imigrasi mengunjungi kantor perwakilan imigrasi di Batam, serta menelusuri dokumen dan catatan transaksi yang terkait. Dalam pertemuan dengan petugas lapangan, mereka menanyakan prosedur yang berlaku, mengidentifikasi potensi celah yang dapat dimanfaatkan untuk menambah biaya secara ilegal, serta mengumpulkan keterangan saksi dari warga asing yang mengaku pernah membayar biaya di luar ketentuan.

Langkah-langkah yang diambil

• Mengadakan audit internal pada unit pelayanan imigrasi di Batam.
• Menginterogasi petugas yang terlibat serta menelusuri alur keuangan.
• Memberikan kesempatan kepada warga asing untuk melaporkan pengalaman mereka melalui jalur resmi.
• Menyiapkan rekomendasi perbaikan prosedur agar tidak terjadi penyalahgunaan di masa mendatang.

Pihak Imigrasi menegaskan bahwa semua biaya yang dikenakan kepada WNA harus bersumber dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, dan setiap tambahan yang tidak berlandaskan aturan akan dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Kasus ini menambah daftar isu korupsi dan praktik tidak transparan yang belakangan ini menjadi sorotan publik, terutama di wilayah pelabuhan dan zona ekonomi khusus seperti Batam yang memiliki volume tinggi kunjungan WNA untuk tujuan bisnis, pariwisata, atau kerja.

Jika temuan penyelidikan mengkonfirmasi adanya pungli, Ditjen Imigrasi berjanji akan menindak tegas pelaku, termasuk melakukan pemutusan hubungan kerja, pelaporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta menindaklanjuti secara hukum sesuai Undang‑Undang Tindak Pidana Korupsi.