Diduga Melarikan Diri ke Mesir, Komisi III DPR Dorong Polri Segera Tangkap Syekh Ahmad Al Misry

LintasWarganet.com – 27 April 2026 | Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menekan kepolisian untuk segera menangkap Syekh Ahmad Al Misry, seorang tokoh agama yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santri. Menurut laporan, Syekh Al Misry diduga melarikan diri ke Mesir setelah muncul tuduhan serangkaian pelecehan seksual terhadap anak-anak santri di sebuah pondok pesantren.

Kasus ini pertama kali terungkap pada akhir 2023 ketika sejumlah korban melaporkan perlakuan tidak senonoh yang mereka alami di lingkungan pondok. Laporan tersebut kemudian menjadi sorotan publik dan memicu penyelidikan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Hingga kini, proses penangkapan masih terhambat oleh dugaan pelarian tersangka ke luar negeri.

Komisi III DPR, yang membidangi urusan hukum, HAM, dan keamanan, mengadakan rapat khusus pada tanggal 26 April 2024. Dalam rapat tersebut, anggota komisi menuntut agar Bareskrim Polri mempercepat proses penangkapan dan ekstradisi Syekh Ahmad Al Misry. Mereka menekankan pentingnya menegakkan keadilan bagi korban serta memberikan sinyal bahwa pelanggaran hukum tidak akan dibiarkan berlindung di luar negeri.

Berikut rangkuman tuntutan Komisi III DPR:

• Polri diminta mengaktifkan jalur internasional untuk melacak pergerakan Syekh Al Misry.
• Jika keberadaan tersangka telah dipastikan di Mesir, harus segera diajukan permohonan ekstradisi.
• Penyelidikan harus tetap transparan dan melibatkan lembaga independen untuk menghindari intervensi politik.
• Korban dan keluarga mereka diberikan perlindungan serta dukungan psikologis selama proses hukum berlangsung.

Selain menekan Polri, Komisi III DPR juga mengusulkan pembentukan tim khusus yang terdiri dari unsur kepolisian, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan lembaga hak asasi manusia. Tim tersebut bertugas memantau proses ekstradisi serta memastikan hak-hak korban tetap terjaga.

Jika Syekh Ahmad Al Misry berhasil ditangkap dan diekstradisi, kasus ini diprediksi akan menjadi preseden penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku dengan jaringan internasional. Sebaliknya, kegagalan penangkapan dapat menimbulkan kekecewaan publik dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem peradilan Indonesia.