Didi Mahardhika Sukarno: Demokrasi Seharusnya Mengoreksi, Bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

LintasWarganet.com – 08 April 2026 | Didi Mahardhika Sukarno menegaskan bahwa tantangan terbesar bagi Indonesia saat ini tidak hanya terletak pada persoalan ekonomi atau dinamika geopolitik, melainkan pada cara demokrasi dipraktikkan oleh sebagian elemen masyarakat dan politikus. Menurutnya, demokrasi seharusnya menjadi mekanisme yang memperbaiki kesalahan, bukan alat untuk menggoyahkan atau merusak legitimasi negara.

Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada media, Didi menyoroti fenomena penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang berujung pada kampanye fitnah, polarisasi ekstrem, dan upaya delegitimasi lembaga-lembaga negara. Ia menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tetap penting, namun harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan kepatuhan pada konstitusi.

Beberapa poin utama yang disampaikan Didi antara lain:

• Demokrasi berfungsi sebagai sistem koreksi; jika terdapat kebijakan yang keliru, mekanisme demokratis harus mampu mengoreksinya melalui dialog konstruktif.
• Penggunaan demokrasi untuk mendiskreditkan institusi negara, seperti DPR, KPU, atau Mahkamah Agung, merupakan bentuk penyimpangan yang berbahaya bagi stabilitas politik.
• Polarisasi yang berlebihan dapat memecah belah persatuan bangsa dan menghambat upaya pembangunan nasional.
• Media sosial memang mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran hoaks yang dapat memicu ketegangan sosial.

Didi mengingatkan bahwa Indonesia memiliki tradisi demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, yang menekankan persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Ia mengajak semua pihak—baik politisi, aktivis, maupun warga biasa—untuk kembali menegakkan etika berpolitik yang berlandaskan pada rasa hormat terhadap institusi negara dan semangat kebangsaan.

Jika demokrasi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, Didi yakin Indonesia dapat mengatasi permasalahan struktural yang ada, memperkuat legitimasi pemerintah, dan melanjutkan proses pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.