LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 11 April 2026 | Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menegaskan kesiapannya mendukung rencana pemindahan kantor DPR ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, namun dengan satu syarat utama: seluruh mitra eksekutif lembaga harus melakukan relokasi bersamaan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara yang menyoroti dinamika politik dan administratif seputar proyek ambisius pemerintah.
Sitorus menekankan bahwa keberadaan DPR di IKN bukan sekadar simbolik, melainkan harus diiringi dengan keberadaan seluruh elemen pendukung operasional, termasuk badan‑badan eksekutif yang selama ini berlokasi di Jakarta. “Jika DPR memang akan beroperasi dari IKN, maka mitra eksekutif seperti Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan lembaga‑lembaga pendukung lainnya harus turut pindah. Tanpa itu, fungsi legislatif tidak akan berjalan optimal,” ujar Sitorus.
Beberapa poin penting yang diutarakan antara lain:
- Kesiapan infrastruktur: IKN masih dalam tahap pembangunan, sehingga diperlukan jaminan bahwa fasilitas kantor, jaringan komunikasi, dan layanan publik sudah siap mendukung aktivitas DPR.
- Koordinasi lintas lembaga: Relokasi simultan akan mempermudah koordinasi antara legislatif dan eksekutif, mengurangi birokrasi yang biasanya muncul akibat jarak geografis.
- Dampak ekonomi regional: Pemindahan massal diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah baru, menciptakan lapangan kerja, dan menyeimbangkan pembangunan antara Jawa dan luar Jawa.
Sitorus juga menambahkan bahwa pemerintah harus menyediakan paket kompensasi dan fasilitas relokasi yang adil bagi pegawai negeri yang akan dipindahkan. Hal ini dianggap penting untuk menghindari resistensi internal dan memastikan transisi yang mulus.
Reaksi dari kalangan politik lain masih beragam. Beberapa anggota DPR mengapresiasi sikap pragmatis Sitorus, sementara pihak lain mengkhawatirkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk memindahkan seluruh aparatur negara. Namun, mayoritas sepakat bahwa koordinasi yang baik antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci suksesnya proyek IKN.
Secara historis, pemindahan ibu kota telah menjadi agenda politik Indonesia sejak lama, namun implementasinya baru mendapat momentum serius pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan dukungan suara anggota DPR seperti Deddy Sitorus, harapan akan tercapainya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif di IKN semakin nyata.