LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 22 Mei 2026 | Sejumlah video yang beredar di media sosial mengklaim bahwa Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku menyesal pernah menjadi relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto. Klaim tersebut segera memicu perdebatan publik dan menimbulkan spekulasi mengenai posisi politik Dasco serta implikasinya bagi hubungan antara Gerindra, Koalisi Pemerintah, dan partai-partai oposisi.
Video yang Beredar dan Penelusuran Cek Fakta
Video yang diunggah di akun-akun Facebook dan Instagram mengandung cuplikan yang menampilkan Dasco bersama beberapa orang lain dalam sebuah konferensi pers. Dalam rekaman tersebut, Dasco konon menyatakan bahwa kebijakan pemerintah menindas masyarakat, mengkritik Prabowo, serta menyarankan sang presiden untuk mundur jika tidak mampu memimpin negara. Namun, tim Cek Fakta Kompas.com menemukan sejumlah kejanggalan.
- Gerakan bibir dan sinkronisasi suara tidak konsisten, menandakan kemungkinan manipulasi audio‑visual.
- Melalui teknik reverse image search, video tersebut diidentifikasi identik dengan unggahan YouTube Liputan6 pada 31 Juli 2025 yang berjudul "Pemerintah – DPR Berikan Abolisi untuk Tom Lembong & Amnesti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto".
- Dalam video asli, Dasco, yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, menyampaikan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong serta amnesti kepada Sekjen PDI‑P, Hasto Kristiyanto, dalam sebuah konferensi pers bersama Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum.
Tim verifikasi tidak menemukan bukti yang sahih mengenai pernyataan Dasco mengaku pernah menjadi relawan Prabowo. Oleh karena itu, video tersebut dikategorikan sebagai hoaks yang sengaja diedit untuk menimbulkan keraguan terhadap integritas Dasco dan Gerindra.
Reaksi Gerindra dan Pemerintah
Setelah penelusuran fakta selesai, jajaran Gerindra secara resmi menolak tuduhan tersebut. Dalam sebuah pernyataan, DPP Gerindra menegaskan bahwa Dasco tidak pernah menyatakan penyesalan menjadi relawan Prabowo dan menuduh pihak yang menyebarkan video tersebut berniat mengganggu stabilitas politik menjelang pemilu. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menambahkan bahwa kritik konstruktif dari partai-partai oposisi, termasuk PDIP, tetap diterima sebagai bagian dari proses demokrasi.
Di sisi lain, Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan menyoroti pentingnya peran partai luar pemerintahan dalam menjaga check‑and‑balance. Ia memuji PDIP karena konsisten berada di luar kabinet, sekaligus menegaskan bahwa kritik yang bersifat membangun akan selalu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan.
Implikasi Politik Menjelang Pemilu
Kasus hoaks ini muncul pada fase kritis menjelang Pemilu 2029, ketika partai-partai sedang memperkuat basis dukungan masing‑masing. Penyebaran informasi palsu dapat memicu polarisasi tambahan, mengalihkan fokus publik dari agenda kebijakan ke persoalan pribadi. Selain itu, manipulasi video menyerupai konferensi pers resmi menimbulkan pertanyaan tentang keamanan data digital dan kemampuan lembaga media sosial dalam menanggulangi konten disinformasi.
Para analis politik menilai bahwa Gerindra perlu meningkatkan strategi komunikasi digital untuk menanggapi rumor semacam ini dengan cepat. Sementara itu, pihak kepolisian dan Komisi I DPR berjanji akan menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran hoaks tersebut, guna menegakkan sanksi sesuai Undang‑Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Di tengah dinamika tersebut, hubungan antara Gerindra dan PDIP tetap menjadi sorotan. Kedua partai, meski berada di kubu yang berbeda, memiliki kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Kritik PDIP terhadap kebijakan pemerintah, seperti yang disampaikan Puan Maharani dalam beberapa pernyataan terbaru, bersifat konstruktif dan tidak dimaksudkan untuk melemahkan legitimasi pemerintahan, melainkan untuk memastikan kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
Secara keseluruhan, kasus video hoaks Dasco menegaskan pentingnya literasi media dan peran institusi fakt‑checking dalam ekosistem politik Indonesia. Masyarakat diharapkan dapat lebih kritis terhadap konten yang beredar, sementara politisi dan partai harus memastikan transparansi serta akurasi informasi yang mereka sampaikan.
Kesimpulannya, video yang mengklaim Dasco menyesal menjadi relawan Prabowo adalah hasil manipulasi yang tidak memiliki dasar fakta. Penolakan resmi dari Gerindra, dukungan Prabowo terhadap kritik konstruktif, serta upaya penegakan hukum terhadap penyebar hoaks menjadi langkah penting dalam menjaga integritas proses demokrasi menjelang pemilu mendatang.