Dandhy Laksono dan Masyarakat Sipil Nonton Bareng Film ‘Pesta Babi’, Soroti Kegagalan Negara dalam Menegakkan Keadilan di Papua

LintasWarganet.com – 21 Mei 2026 | Jakarta, 26 Mei 2024 – Aktivis senior hak asasi manusia Dandhy Laksono bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar acara nonton bareng film dokumenter “Pesta Babi” di sebuah ruang pertemuan di pusat kota. Acara tersebut bertujuan menyoroti kegagalan pemerintah Indonesia dalam memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di Papua serta mengkritisi praktik eksploitasi sumber daya alam yang terus berlangsung.

Film “Pesta Babi” menampilkan rangkaian kasus kekerasan, penindasan, dan perampasan tanah yang terjadi di beberapa wilayah Papua sejak awal dekade 2010-an. Selama pemutaran, Dandhy Laksono menekankan bahwa ketidakadilan yang dihadapi masyarakat Papua bukan sekadar isu regional, melainkan cerminan kegagalan struktural negara dalam menegakkan supremasi hukum.

Berikut beberapa poin penting yang disampaikan dalam diskusi pasca‑pemutaran:

Penegakan hukum yang tidak konsisten, dengan banyak pelaku kekerasan terhadap warga Papua tidak pernah diproses.
Eksploitasi tambang dan perkebunan yang dilakukan tanpa konsultasi yang memadai kepada masyarakat adat.
Kebijakan otonomi khusus yang belum menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan penduduk lokal.
Kebutuhan mendesak akan mekanisme reparasi dan kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.

Beberapa perwakilan LSM menyatakan bahwa film tersebut membuka ruang dialog yang jarang terjadi di publik. “Kami berharap pemutaran ini dapat memicu tekanan politik yang lebih kuat agar pemerintah mempercepat proses hukum dan memperbaiki kebijakan pembangunan di Papua,” kata salah satu aktivis.

Acara nonton bareng juga dihadiri oleh mahasiswa, jurnalis, dan tokoh budaya yang menambahkan perspektif mereka terkait dampak sosial‑ekonomi dari proyek ekstraktif. Mereka menuntut transparansi dalam kontrak pertambangan serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Walaupun tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah pada saat itu, para penyelenggara menekankan pentingnya menunggu respons konkret. “Keadilan tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan harus digerakkan oleh tekanan publik,” pungkas Dandhy Laksono.