Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung Diduga Kolusi Korupsi Anggaran MBG Rp 353 Triliun

LintasWarganet.com – 04 Juni 2026 | Jakarta – Sejumlah pejabat tinggi dan tokoh bisnis, termasuk Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, serta Lodewyk Pusung, kini berada di balik penyelidikan terkait dugaan kolusi dalam penggelapan anggaran MBG sebesar Rp 353 triliun di Badan Gizi Nasional (BGN).

• Dadan Hindayana: Mantan pejabat senior di Kementerian Keuangan yang memiliki jaringan luas di sektor publik.
• Sony Sonjaya: Pengusaha di bidang konstruksi dan infrastruktur yang sebelumnya pernah menjalin kerja sama dengan BGN.
• Lodewyk Pusung: Pengusaha agribisnis yang dikenal memiliki kepentingan dalam program gizi nasional.

Investigasi KPK mengungkapkan bahwa alokasi dana MBG yang seharusnya dialokasikan untuk program gizi anak-anak dan ibu hamil dialihkan ke perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kompetensi teknis. Total nilai proyek fiktif yang terdeteksi mencapai lebih dari Rp 200 triliun, sementara sisanya diduga disalurkan melalui rekening pribadi atau yayasan palsu.

Berikut rangkaian kronologis singkat yang berhasil diidentifikasi:

1. 2021: Penetapan anggaran MBG sebesar Rp 353 triliun melalui APBN.
2. 2022: Pembentukan tim khusus di BGN yang dipimpin oleh Dadan Hindayana untuk mengawasi pelaksanaan program.
3. 2023: Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung menandatangani nota kesepahaman dengan BGN untuk proyek infrastruktur gizi.
4. 2024: KPK menerima laporan anonim yang memicu penyelidikan intensif.
5. 2024 (Juli): Penangkapan awal terhadap beberapa pejabat teknis BGN, diikuti dengan pemeriksaan Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Para saksi yang dimintai keterangan menyebutkan adanya tekanan untuk menyetujui kontrak tanpa proses lelang yang transparan. Selain itu, dokumen pendukung anggaran ditemukan mengandung tanda tangan digital yang dipalsukan.

KPK menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan secepatnya, dengan fokus pada pengembalian dana publik dan pemberian sanksi kepada pelaku. Pemerintah juga berjanji melakukan audit menyeluruh terhadap semua program MBG untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Kasus ini menambah daftar panjang skandal korupsi di sektor kesehatan dan gizi, mengingat pentingnya MBG dalam upaya penurunan stunting nasional. Masyarakat dan LSM menuntut transparansi serta akuntabilitas penuh dari pemerintah.