Bupati Tulungagung Pakai Rompi Tahanan KPK, Minta Maaf
Bupati Tulungagung Pakai Rompi Tahanan KPK, Minta Maaf

Bupati Tulungagung Pakai Rompi Tahanan KPK, Minta Maaf

LintasWarganet.com – 12 April 2026 | Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menjadi sorotan publik setelah terlihat mengenakan rompi berwarna oranye yang biasanya dipakai oleh tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rompi tersebut dipasang pada acara yang diadakan oleh kantor pemerintahan daerah pada tanggal 10 April 2024.

Penampilan tersebut memicu perdebatan sengit di media sosial dan kalangan politik. Banyak warga menilai tindakan tersebut tidak pantas bagi seorang pejabat publik, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai bentuk solidaritas terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Berikut kronologi singkat peristiwa:

  • 10 April 2024: Bupati muncul dalam acara resmi dengan rompi oranye KPK.
  • Setelah foto beredar, netizen mengkritik tindakan tersebut melalui berbagai platform.
  • 12 April 2024: Bupati mengeluarkan pernyataan resmi meminta maaf atas penampilan yang menimbulkan kontroversi.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui kantor pemerintahan, Gatut Sunu Wibowo menyatakan, “Saya menyadari bahwa penggunaan rompi tersebut dapat menimbulkan persepsi yang keliru. Saya mohon maaf kepada masyarakat Tulungagung atas ketidaknyamanan yang terjadi.” Ia menegaskan bahwa maksud awalnya adalah untuk menunjukkan dukungan terhadap upaya anti‑korupsi KPK, bukan untuk menjelekkan institusi tersebut.

Reaksi politisi lokal beragam. Beberapa anggota DPRD menyarankan agar pejabat daerah lebih berhati-hati dalam menampilkan simbol-simbol yang sensitif. Sementara itu, pihak KPK menegaskan bahwa penggunaan rompi hanya diperbolehkan untuk tahanan yang terdaftar resmi, dan menolak adanya interpretasi politik terhadap seragam tersebut.

Insiden ini menambah daftar contoh dimana simbolik visual menjadi sumber perdebatan di ruang publik. Para pengamat menilai bahwa kejadian serupa dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, terutama jika tidak ditangani dengan transparan.

Ke depan, diharapkan pejabat daerah dapat lebih selektif dalam memilih atribut yang ditampilkan di depan publik, serta meningkatkan komunikasi proaktif untuk menghindari kesalahpahaman.