LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 23 Juni 2026 | Setelah pertemuan antara Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (BEM UBK) dengan Gibran Rakabuming Raka menjadi viral di media sosial, Ketua BEM UBK mengungkapkan bahwa mereka menerima dana sebesar Rp20 juta dari kepolisian. Pengakuan ini muncul sebagai respons atas sorotan publik yang menuduh adanya “gelapap” dalam aksi mahasiswa.
Pertemuan tersebut terjadi pada minggu lalu, ketika delegasi BEM UBK mengunjungi Gibran di kantor Gubernur Jawa Tengah. Video pertemuan yang beredar memperlihatkan interaksi hangat, namun kemudian memicu perdebatan mengenai motif dan manfaat pertemuan tersebut.
Dalam wawancara terpisah, Ketua BEM UBK menyatakan bahwa dana Rp20 juta diberikan oleh pihak kepolisian sebagai bentuk dukungan operasional untuk kegiatan organisasi, khususnya yang terkait dengan advokasi kebijakan kampus. Ia menegaskan bahwa dana tersebut tidak bersifat politis, melainkan dialokasikan untuk:
- Pengadaan perlengkapan dokumentasi kegiatan.
- Biaya transportasi dan logistik acara internal.
- Pengembangan platform komunikasi mahasiswa.
Namun, penjelasan ini tidak menghentikan spekulasi publik. Beberapa pihak menilai bahwa dana dari kepolisian dapat menimbulkan konflik kepentingan, mengingat hubungan BEM UBK dengan tokoh politik regional.
Berikut rangkuman poin penting terkait pengakuan tersebut:
- Pertemuan dengan Gibran: Dilaporkan sebagai upaya dialog konstruktif antara mahasiswa dan pejabat daerah.
- Pengungkapan dana: Rp20 juta diterima setelah pertemuan, diklaim untuk operasional organisasi.
- Reaksi publik: Kritik menyoroti potensi pengaruh politik dan transparansi penggunaan dana.
- Langkah selanjutnya: BEM UBK berjanji akan mengaudit penggunaan dana dan mempublikasikan laporan keuangan.
Organisasi mahasiswa lain dan pengamat kebijakan menilai pentingnya transparansi dalam penerimaan dana luar, terutama dari institusi negara. Mereka menyerukan agar semua pihak membuka akses dokumen terkait aliran dana untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan.
Kasus ini menambah deretan peristiwa di mana aksi mahasiswa mendapat sorotan karena dugaan keterkaitan dengan pejabat publik. Sekaligus menegaskan kebutuhan akan mekanisme akuntabilitas yang kuat dalam dunia organisasi kemahasiswaan.