LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 09 Juni 2026 | Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Jawa Tengah menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor perwakilan Bank Indonesia (BI) Semarang pada 5 Juni 2026, menuntut perbaikan nilai tukar rupiah yang telah melemah hingga menembus Rp18.000 per dolar AS. Mahasiswa menamakan aksi tersebut “Turut Berduka Cita Atas Matinya Rupiah” dan mengumumkan ultimatum 18 hari bagi pemerintah untuk mengembalikan kekuatan mata uang nasional, sambil memperingatkan akan aksi lanjutan yang diberi nama “Reformasi Jilid 2”.
Ketegangan memuncak ketika pada Senin, 8 Juni 2026, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan pernyataan resmi di kompleks Parlemen Senayan. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah telah menerima aspirasi BEM SI sebagai masukan konstruktif dan sedang melakukan koordinasi lintas sektoral yang intensif untuk mengatasi permasalahan ekonomi, termasuk fluktuasi nilai tukar. Ia menambahkan bahwa “langkah‑langkah yang diambil, dengan koordinasi yang erat dan kebijakan yang saling memperkuat, akan dapat mengatasi permasalahan ini.” Namun, ia juga menegaskan bahwa perubahan ekonomi fundamental tidak dapat diselesaikan dalam tenggat waktu yang kaku, sehingga tidak dapat menjamin tercapainya target dalam 18 hari.
Demonstrasi mahasiswa dipimpin oleh Presiden BEM Politeknik Negeri Semarang, Kevin Kurnia Priambodo, yang menyuarakan keprihatinan atas dampak melemahnya rupiah terhadap daya beli masyarakat. “APBN kita masih menunjukkan defisit, dan sebagai negara berkembang yang sangat bergantung pada impor, nilai tukar yang lemah akan semakin mencederai ekonomi nasional,” kata Kevin dalam orasi yang diikuti oleh puluhan mahasiswa.
Berikut ini rangkuman tuntutan utama BEM SI Jateng:
- Meningkatkan nilai tukar rupiah ke level yang lebih stabil, ideal di bawah Rp15.000 per dolar.
- Memberikan kepastian kebijakan ekspor sumber daya alam yang dapat mendukung neraca perdagangan.
- Mengurangi defisit anggaran melalui reformasi fiskal yang berkelanjutan.
- Menjamin perlindungan terhadap inflasi yang dipicu oleh nilai tukar yang lemah.
Pemerintah, melalui Mensesneg, menanggapi dengan menyoroti upaya‑upaya yang telah dilakukan, antara lain:
- Koordinasi intensif antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan kementerian terkait untuk menstabilkan pasar valuta asing.
- Pemberian kepastian regulasi bagi pelaku usaha dalam tata kelola ekspor sumber daya alam.
- Peningkatan cadangan devisa melalui penyesuaian kebijakan impor dan promosi ekspor.
Para pengamat ekonomi menilai bahwa tekanan politik dari gerakan mahasiswa dapat mempercepat kebijakan moneter yang lebih ketat, namun mereka juga mengingatkan bahwa faktor eksternal seperti kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan harga komoditas global tetap menjadi pengaruh signifikan terhadap nilai tukar. “Tidak ada solusi instan. Pemerintah harus menyeimbangkan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar seorang analis senior di sebuah lembaga riset keuangan.
Reaksi publik di media sosial menunjukkan dukungan luas terhadap aksi mahasiswa, terutama di kalangan generasi muda yang merasakan beban inflasi secara langsung. Namun, kritik juga muncul dari kalangan bisnis yang menilai ultimatum 18 hari sebagai tekanan yang tidak realistis dan berpotensi menimbulkan kepanikan pasar.
Meski demikian, Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendengarkan aspirasi mahasiswa. “Kami menghargai semangat adik‑adik BEM SI yang ingin melihat Indonesia bangkit kembali di sektor ekonomi,” ujarnya. Pernyataan tersebut diharapkan dapat menurunkan ketegangan sementara proses kebijakan tetap berjalan.
Ke depan, BEM SI berencana mengadakan pertemuan lanjutan dengan perwakilan kementerian terkait guna meninjau progres kebijakan yang telah diambil. Jika dalam 18 hari tidak terlihat perbaikan signifikan, mahasiswa siap melaksanakan aksi massal yang lebih besar, sesuai dengan ancaman “Reformasi Jilid 2”.
Situasi ini mencerminkan dinamika politik‑ekonomi yang semakin kompleks di Indonesia, di mana suara generasi muda kini menjadi faktor penting dalam pembentukan kebijakan nasional. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan stabilitas makroekonomi dan tekanan sosial yang semakin kuat.
Dengan latar belakang ekonomi global yang masih tidak menentu, langkah selanjutnya akan sangat menentukan arah kebijakan moneter dan fiskal Indonesia, serta menilai seberapa efektif dialog antara pemerintah dan organisasi mahasiswa dalam menanggulangi krisis nilai tukar yang tengah melanda.