Batalyon Teritorial Pembangunan Tuai Sorotan, Dikhawatirkan Picu Konflik Agraria

LintasWarganet.com – 10 Juni 2026 | Pemerintah Indonesia mengusulkan pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) sebagai upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah-wilayah terpencil. Meskipun inisiatif ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kehadiran negara di daerah marginal, rencana tersebut kini menuai kritik luas karena potensi menimbulkan konflik agraria dan menimbulkan pertanyaan serius terkait alokasi anggaran.

Berbagai pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan, akademisi, serta tokoh masyarakat setempat, menyuarakan kekhawatiran bahwa pembentukan BTP dapat memperburuk ketegangan atas kepemilikan lahan. Mereka menilai bahwa tanpa mekanisme penataan lahan yang transparan, keberadaan satuan militer‑sipil ini berpotensi memicu sengketa antara petani, komunitas adat, dan pihak-pihak yang mengklaim hak atas tanah.

Berikut beberapa poin utama yang menjadi sorotan:

• Risiko konflik agraria: Penempatan BTP di wilayah dengan sengketa lahan yang belum terselesaikan dapat memperparah ketegangan, terutama bila operasi BTP melibatkan pemukiman atau proyek infrastruktur yang mengubah tata guna lahan.
• Masalah anggaran: Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 5 triliun untuk program ini dalam tiga tahun ke depan. Lembaga pengawas keuangan menilai bahwa belum ada justifikasi rinci terkait efektivitas biaya versus manfaat yang diharapkan.
• Keterlibatan masyarakat lokal: Kritik muncul karena proses konsultasi publik dianggap belum memadai, mengakibatkan kurangnya partisipasi aktif dari komunitas yang akan terdampak.
• Pengawasan dan akuntabilitas: Tanpa kerangka pengawasan yang jelas, potensi penyalahgunaan sumber daya atau pelanggaran hak asasi manusia menjadi perhatian serius.

Berikut rangkuman alokasi anggaran BTP yang direncanakan pemerintah:

Pihak pemerintah menegaskan bahwa BTP akan beroperasi dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan dan menghormati hak atas tanah. Menteri Koordinator bidang Perekonomian menyatakan bahwa unit ini akan bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta lembaga‑lembaga terkait untuk memastikan penyelesaian sengketa sebelum pelaksanaan proyek.

Namun, LSM Tanah Merdeka menilai bahwa jaminan tersebut belum cukup kuat. Mereka menuntut adanya regulasi khusus yang mengatur prosedur penetapan lokasi BTP, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Jika tidak ditangani dengan hati-hati, konflik agraria yang timbul dapat bereskalasi menjadi kerusuhan sosial, menghambat tujuan pembangunan, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, banyak pengamat menekankan perlunya dialog terbuka, kajian dampak lingkungan dan sosial yang komprehensif, serta transparansi penuh dalam penggunaan anggaran.

Ke depannya, keberhasilan BTP akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan nasional dan hak-hak masyarakat lokal. Tanpa pendekatan yang inklusif dan akuntabel, risiko konflik agraria tetap menjadi ancaman utama bagi stabilitas dan kemajuan wilayah-wilayah yang ditargetkan.