Banyak Kejanggalan dalam Kasus Chromebook, Penasihat Hukum Minta Majelis Hakim Bebaskan Nadiem Makarim

LintasWarganet.com – 03 Juni 2026 | Tim penasihat hukum Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengajukan permohonan kepada majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk membebaskan kliennya dari tuduhan terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan Chromebook di lingkungan pendidikan.

• Kurangnya transparansi dalam proses lelang yang tidak melibatkan kompetisi terbuka.
• Ketidaksesuaian dokumen pengadaan dengan standar akuntansi negara.
• Penetapan harga satu unit Chromebook yang jauh di atas harga pasar pada saat itu.

Dalam surat permohonan, penasihat hukum menegaskan bahwa bukti-bukti yang ada belum menunjukkan adanya unsur korupsi yang disengaja, melainkan lebih merupakan kesalahan administratif yang dapat diperbaiki melalui mekanisme internal kementerian.

Majelis hakim diminta mempertimbangkan fakta-fakta berikut:

1. Penjelasan resmi Kementerian Pendidikan mengenai kebutuhan mendesak perangkat digital untuk pembelajaran daring selama pandemi.
2. Audit internal yang menunjukkan tidak adanya aliran dana yang tidak sah ke rekening pribadi atau pihak ketiga.
3. Komitmen Kementerian untuk melakukan revisi prosedur pengadaan guna mencegah terulangnya kasus serupa.

Jika permohonan ini diterima, Nadiem Makarim tidak akan lagi dijadikan tersangka dalam perkara ini, namun proses audit dan evaluasi kebijakan pengadaan akan tetap berlanjut. Sebaliknya, penolakan permohonan dapat memperpanjang proses persidangan dan menambah beban politik bagi pemerintah, mengingat Nadiem juga menjabat sebagai figur publik yang sangat dikenal.

Kasus ini menyoroti tantangan antara kebutuhan mendesak akan teknologi pendidikan dan kepatuhan pada regulasi pengadaan publik. Masyarakat diharapkan dapat menunggu hasil keputusan pengadilan sebelum menarik kesimpulan akhir.