Anggota DPR Nilai Kebijakan Biometrik Komdigi Perkuat Keamanan Digital

LintasWarganet.com – 01 Juni 2026 | Anggota Komisi I DPR RI, Yudha Novanza Utama, menilai kebijakan biometrik yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keamanan siber di Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan data biometrik dalam layanan digital pemerintah dapat menurunkan risiko penyalahgunaan identitas dan mempermudah verifikasi pengguna.

Latar Belakang Kebijakan

Kebijakan ini mengatur integrasi data sidik jari, pengenalan wajah, dan data biometrik lainnya ke dalam platform layanan publik seperti e‑KTP, portal pajak, dan aplikasi perbankan digital. Pemerintah menargetkan penerapan bertahap mulai 2024 dengan fokus pada instansi yang menangani data sensitif.

Manfaat Utama

• Penguatan autentikasi pengguna, mengurangi peluang pencurian identitas.
• Peningkatan efisiensi layanan publik karena proses verifikasi menjadi lebih cepat.
• Standar keamanan yang selaras dengan regulasi internasional, seperti GDPR.

Tantangan dan Kekhawatiran

Yudha Novanza Utama menekankan perlunya regulasi yang jelas mengenai penyimpanan, pengelolaan, dan perlindungan data biometrik. Ia mengingatkan bahwa tanpa kerangka hukum yang kuat, risiko kebocoran data dapat meningkat, menimbulkan dampak negatif bagi privasi warga.

Rekomendasi DPR

1. Penguatan regulasi perlindungan data pribadi yang mengatur penggunaan biometrik.
2. Pembentukan tim pengawas independen untuk audit keamanan secara berkala.
3. Pelatihan intensif bagi aparat pemerintah dalam menangani data biometrik.
4. Transparansi publik mengenai prosedur pengumpulan dan pemanfaatan data.

Dengan menilai kebijakan ini secara kritis, DPR berharap Kominfo dapat menyeimbangkan antara kebutuhan keamanan digital dan hak privasi warga. Implementasi yang tepat diharapkan menjadi fondasi kuat bagi transformasi digital Indonesia ke depan.