Anggota DPR Gerindra Heri Gunawan dan Istri Mangkir dari Pemeriksaan KPK

LintasWarganet.com – 12 Juni 2026 | Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, bersama istrinya Kartini Buchari, tidak hadir pada panggilan pemeriksaan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menelusuri dugaan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diduga terkait dengan proyek-proyek pemerintah.

Panggilan pemeriksaan tersebut dijadwalkan pada tanggal tertentu dan ditujukan kepada Heri Gunawan serta istrinya sebagai saksi atau subjek dalam penyelidikan. Meski keduanya memiliki hak untuk menolak kehadiran, tindakan tidak hadir secara bersamaan menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen mereka terhadap proses hukum.

Kasus dugaan korupsi dana CSR ini muncul setelah sejumlah laporan mengindikasikan adanya alokasi dana yang tidak transparan dan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. KPK menyatakan bahwa penyelidikan masih dalam tahap awal, namun menekankan pentingnya kehadiran semua pihak yang terkait untuk mempercepat proses klarifikasi.

Heri Gunawan melalui timnya menyatakan bahwa keduanya tidak dapat hadir karena ada urusan penting yang tidak dapat ditunda. Namun, pernyataan tersebut belum disertai bukti tertulis yang dapat memverifikasi alasan tersebut.

Reaksi publik terbagi. Sebagian mengkritik keputusan mangkir sebagai bentuk kurangnya akuntabilitas, sementara yang lain menilai hak untuk menolak kehadiran sebagai bagian dari proses hukum yang sah. Lembaga pengawas etika parlemen juga mencatat bahwa anggota DPR diharapkan untuk kooperatif dalam penyelidikan korupsi, terutama bila melibatkan dana publik atau dana CSR yang bersumber dari perusahaan.

Jika KPK memutuskan untuk melanjutkan proses hukum, Heri Gunawan dan Kartini Buchari dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana, tergantung pada temuan selanjutnya. Sementara itu, partai Gerindra belum memberikan pernyataan resmi mengenai insiden ini.

Kasus ini menambah daftar kontroversi politik yang melibatkan anggota legislatif Indonesia dan menegaskan kembali tantangan dalam penegakan hukum anti‑korupsi di tanah air.