Analis sebut MRO Hercules di Kertajati harus di bawah kendali RI

LintasWarganet.com – 18 Juni 2026 | Hanif Rahadian, analis dan pemerhati pertahanan dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis (Keris), menegaskan bahwa fasilitas pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul (MRO) pesawat Hercules yang direncanakan di Bandara Kertajati harus berada di bawah kendali penuh Pemerintah Indonesia. Menurutnya, keberadaan MRO ini memiliki implikasi strategis yang signifikan bagi kedaulatan udara dan kemampuan logistik militer negara.

Beberapa alasan yang dikemukakan antara lain:

• Kedaulatan Operasional – Kendali penuh memastikan bahwa data teknis, prosedur perawatan, dan informasi sensitif tidak jatuh ke tangan pihak asing.
• Keamanan Nasional – Pesawat Hercules sering dipakai untuk misi transportasi strategis, termasuk bantuan kemanusiaan dan operasi khusus. MRO yang dikelola Indonesia dapat menjamin kesiapan dan integritas sistem.
• Pembangunan Industri Dalam Negeri – Mengoperasikan MRO secara lokal membuka peluang transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kompetensi teknisi Indonesia.

Rahadian menambahkan bahwa meskipun kerja sama dengan perusahaan asing dapat memberikan dukungan teknis, perjanjian harus dirancang sehingga hak kepemilikan dan pengawasan tetap berada pada negara. Ia memperingatkan bahwa model kemitraan yang terlalu mengandalkan pihak luar dapat menimbulkan risiko ketergantungan dan mengurangi kontrol strategis.

Ia juga mengusulkan langkah-langkah konkret, antara lain pembentukan badan khusus di bawah Kementerian Pertahanan untuk mengawasi operasional MRO, serta penetapan standar keamanan yang selaras dengan regulasi militer Indonesia. Selanjutnya, ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses tender agar perusahaan yang terpilih memiliki rekam jejak yang jelas dalam bidang pertahanan.

Jika rekomendasi tersebut diimplementasikan, diharapkan MRO Hercules di Kertajati tidak hanya meningkatkan kesiapan operasional Angkatan Udara, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam industri pertahanan regional.