LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 03 Juni 2026 | Sejumlah 17 duta besar asing yang berkedudukan di Jakarta masih menunggu surat kepercayaan (letter of credence) untuk dapat resmi menyerahkannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya telah menunggu hingga delapan bulan sejak kedatangan mereka di Indonesia.
Kasus penundaan ini menarik perhatian mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, yang menilai masalah ini berpotensi merusak citra diplomatik Indonesia di mata komunitas internasional. Menurutnya, prosedur penyerahan surat kepercayaan merupakan ritual penting yang menandai kepercayaan bilateral dan menghormati kedutaan serta diplomat asing.
Dino Patti Djalal menyoroti beberapa poin kritis:
- Ketidaktepatan prosedural: Penundaan yang berlarut-larut menimbulkan persepsi kurangnya kepastian administrasi pada tingkat tertinggi.
- Pengaruh pada hubungan bilateral: Duta besar yang belum dapat memulai tugas resmi dapat menghambat pembahasan agenda bersama, termasuk kerja sama ekonomi dan keamanan.
- Reputasi diplomatik: Negara-negara yang menunggu lama mungkin menilai Indonesia kurang menghargai protokol internasional, yang dapat menurunkan kepercayaan terhadap institusi negara.
Berikut rangkuman singkat mengenai beberapa negara yang duta besarnya masih menunggu surat kepercayaan (nama lengkap tidak diungkapkan):
| No | Negara | Lama Penantian |
|---|---|---|
| 1 | Negara A | 7 bulan |
| 2 | Negara B | 6 bulan |
| 3 | Negara C | 8 bulan |
| 4 | Negara D | 5 bulan |
| 5 | Negara E | 7 bulan |
Pihak Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa proses verifikasi dokumen dan penjadwalan upacara resmi memerlukan koordinasi yang cermat, namun mengakui bahwa keterlambatan ini tidak diharapkan. Menteri Luar Negeri menegaskan komitmen untuk mempercepat proses agar semua duta besar dapat resmi memulai tugasnya sesegera mungkin.
Dino Patti Djalal menutup dengan mengingatkan bahwa reputasi diplomatik Indonesia selama ini dibangun melalui konsistensi dan penghormatan terhadap norma internasional. Ia menyerukan agar pemerintah memperbaiki mekanisme internal sehingga tidak ada lagi penundaan serupa di masa depan.