LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 01 April 2026 | Pengamat anti‑korupsi Sri Rajasa menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap jaringan mafia cukai rokok yang diduga menyedot miliaran rupiah dari kas negara. Ia menilai bahwa penangkapan beberapa pelaku lapangan belum cukup untuk memutus rantai korupsi yang lebih luas.
Kasus mafia cukai rokok telah lama menjadi sorotan publik karena menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Menurut perkiraan, selisih antara cukai yang seharusnya dibayarkan dan yang sebenarnya diterima pemerintah mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Praktik ini melibatkan kolusi antara importir, distributor, pejabat bea cukai, serta oknum kepolisian yang memfasilitasi penyelundupan dan manipulasi dokumen.
Dalam pernyataannya, Sri Rajasa menegaskan bahwa KPK harus:
- Mengidentifikasi jaringan pimpinan dan pengendali utama, bukan hanya menahan petugas operasional.
- Mengamankan bukti keuangan, termasuk aliran dana melalui rekening bank dan perusahaan cangkang.
- Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea dan Cukai, serta lembaga penegak hukum lainnya untuk mengungkap struktur hierarki mafia.
- Menindaklanjuti semua laporan whistleblower secara independen dan melindungi saksi.
Pengamat tersebut juga mengkritik pendekatan penegakan hukum yang cenderung fokus pada penangkapan aktor lapangan tanpa mengusut motif dan benefisiari utama. “Jika hanya menjerat para penjaga toko atau sopir truk, mafia tetap dapat beroperasi dengan mengganti personel yang ditangkap,” ujar Sri Rajasa.
Ia menambah, tindakan tegas KPK tidak hanya akan menutup kebocoran fiskal, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada sektor bisnis bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Sebagai konsekuensi, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan atas peredaran rokok, memperketat sistem pelaporan cukai, dan menegakkan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar.
Jika KPK berhasil mengungkap jaringan mafia cukai rokok secara tuntas, hal ini dapat menjadi contoh bagi penanganan kasus korupsi sektoral lainnya, seperti pajak pertambangan dan minyak. Pengamat menutup dengan harapan agar proses penyelidikan berjalan transparan dan hasilnya dipublikasikan untuk memastikan akuntabilitas publik.