WFH Jumat di DKI: Pramono Anung Larang WFC, Tetapkan Sanksi Tegas dan Aturan Teknis

LintasWarganet.com – 01 April 2026 | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan kerja dari rumah (WFH) yang ditetapkan pemerintah pusat akan mulai diterapkan secara penuh di lingkungan aparatur sipil negara (ASN) DKI setiap hari Jumat, efektif mulai pekan depan.

Keputusan pusat, yang dikeluarkan melalui surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri, menargetkan satu hari kerja fleksibel per minggu sebagai respons terhadap dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok. Pramono menyambut baik kebijakan tersebut, namun menambahkan bahwa implementasinya harus disesuaikan dengan karakteristik operasional Jakarta.

Dalam rapat paripurna di Balai Kota pada Rabu 1 April 2026, Pramono menguraikan rincian teknis yang sedang disiapkan Sekretaris Daerah bersama Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Aturan teknis akan mencakup kuota partisipasi WFH antara 25% hingga 50% untuk masing‑masing unit kerja, serta prosedur absensi digital yang dapat dipantau secara real‑time.

Pramono menegaskan bahwa tidak semua pegawai dapat memanfaatkan WFH. Berikut adalah kelompok yang dikecualikan:

• Pejabat tingkat Madya dan Pratama yang memegang jabatan strategis.
• Petugas pelayanan publik yang memerlukan kehadiran fisik, antara lain Satpol PP, Dinas Perhubungan, tim pemadam kebakaran (Gulkarmat/Damkar), serta fasilitas kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, dan poliklinik.
• Staf yang bertugas di unit operasional pendidikan dan bantuan sosial yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Secara konkret, Pramono menyebutkan bahwa 44 puskesmas, 292 puskesmas pembantu, dan 31 rumah sakit di Jakarta akan tetap beroperasi secara normal pada hari Jumat. ‘Tidak mungkin layanan kesehatan digantikan secara daring,’ tegasnya.

Untuk mendukung kebijakan ini, DKI Jakarta juga akan menerapkan beberapa larangan dan sanksi. Antara lain:

• Larangan menggunakan kendaraan pribadi selama hari kerja WFH; semua ASN diwajibkan memanfaatkan transportasi umum gratis yang telah disediakan pemerintah provinsi.
• Penerapan sistem absensi mobile yang memverifikasi lokasi kerja dari rumah.
• Sanksi tegas bagi yang terbukti melakukan Work From Cafe (WFC) atau bekerja di tempat lain selain rumah, termasuk peringatan tertulis, penurunan pangkat, hingga pemecatan bila terbukti melanggar berulang kali.

Pramono menambahkan bahwa pengawasan pelaksanaan WFH akan berada di bawah koordinasi BKD, yang akan mengeluarkan surat keputusan gubernur serta panduan operasional bagi tiap unit kerja. ‘Jika ada ASN yang menyalahgunakan kebijakan ini untuk berlibur, kami tidak akan ragu memberikan sanksi,’ ujar Gubernur dengan tegas.

Selain kebijakan WFH, pemerintah provinsi juga mempertahankan hari Rabu sebagai hari khusus transportasi umum bagi ASN. Pada hari tersebut, semua pegawai diharapkan menggunakan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan, sesuai dengan program ‘Transportasi Gratis untuk ASN’.

Reaksi dari kalangan ASN beragam. Sebagian menyambut baik fleksibilitas yang diberikan, sementara yang lain mengkhawatirkan beban kerja administratif yang harus selesai dalam waktu terbatas. Namun, Pramono menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi energi, mengurangi emisi karbon, serta menyiapkan aparatur negara Indonesia menghadapi tantangan global.

Dengan menyesuaikan jadwal kerja, DKI Jakarta berharap dapat menurunkan konsumsi listrik di kantor pemerintahan, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai yang kini dapat bekerja dari lingkungan rumah yang lebih aman.

Secara keseluruhan, kebijakan WFH setiap Jumat yang diadopsi oleh Pemprov DKI Jakarta mencerminkan upaya sinkronisasi dengan regulasi pusat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan lokal. Penerapan aturan teknis, larangan penggunaan kendaraan pribadi, serta sanksi tegas bagi pelanggar diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu pelayanan publik, melainkan menjadi model kerja yang lebih modern dan berkelanjutan.