Pemerintah Panggil Google dan Meta Agar Patuhi PP TUNAS

LintasWarganet.com – 01 April 2026 | Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kembali menegaskan komitmen regulasi digital nasional dengan mengirimkan surat peringatan resmi kepada dua raksasa teknologi dunia, Google dan Meta. Surat tersebut menuntut kedua perusahaan untuk segera mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penegakan Undang‑Undang Sektor Teknologi (PP TUNAS).

Langkah ini merupakan lanjutan dari tindakan sebelumnya, di mana Kemkominfo telah memberikan peringatan kepada platform TikTok dan Roblox. Dalam surat peringatan terbaru, Kemkominfo menegaskan bahwa pelanggaran terhadap PP TUNAS dapat berujung pada sanksi administratif, termasuk denda hingga miliaran rupiah atau pembatasan layanan.

PP TUNAS mencakup beberapa kewajiban utama bagi penyedia layanan digital, antara lain:

• Menjamin keamanan data pribadi pengguna sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
• Menerapkan mekanisme pelaporan konten ilegal dalam waktu 24 jam.
• Memberikan akses transparan kepada otoritas dalam hal penyelidikan dan audit teknis.
• Mengadopsi standar interoperabilitas untuk mendukung ekosistem digital nasional.

Google dan Meta diharapkan memberikan respons tertulis dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak diterimanya surat. Jika tidak ada tindakan korektif, Kemkominfo menyatakan siap melanjutkan proses penegakan hukum, termasuk pencabutan izin operasi di wilayah Indonesia.

Para pengamat industri menilai bahwa tindakan tegas pemerintah ini mencerminkan upaya memperkuat kedaulatan digital Indonesia. “Kita sedang berada pada titik kritis dimana regulasi harus dapat menyesuaikan kecepatan inovasi teknologi,” ujar seorang pakar kebijakan teknologi dari Universitas Indonesia. “Jika perusahaan multinasional tidak menghormati regulasi lokal, konsekuensinya akan berdampak pada akses layanan bagi konsumen Indonesia,” tambahnya.

Sementara itu, pernyataan resmi dari perwakilan Google dan Meta belum diterima hingga saat penulisan artikel ini. Kedua perusahaan biasanya menegaskan komitmen mereka terhadap kepatuhan regulasi setempat, namun detail langkah konkret yang akan diambil masih belum jelas.