LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, pada Rapat Koordinasi Bupati dan Kepala Seksi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pekan ini menegaskan pentingnya kedisiplinan kehadiran pegawai negeri sipil (ASN) di lingkungan pemerintahan provinsi. Dalam pertemuan tersebut, beliau mengumumkan bahwa 52 ASN yang terbukti tidak hadir dalam kegiatan resmi tanpa memberikan keterangan resmi akan dikenakan sanksi tegas.
Instruksi ini dikeluarkan setelah hasil audit internal menunjukkan tingginya angka ketidakhadiran tanpa alasan yang sah selama tiga bulan terakhir. Data tersebut mencatat bahwa sebagian besar ASN yang bersangkutan tidak melaporkan izin atau cuti, sehingga mengganggu kelancaran layanan publik.
Berikut beberapa langkah yang akan diambil terhadap ASN yang melanggar:
- Peneguran tertulis yang disampaikan langsung kepada yang bersangkutan.
- Pengurangan poin dalam penilaian kinerja tahunan.
- Penangguhan kenaikan pangkat atau golongan selama satu periode penilaian.
- Jika pelanggaran berulang, dapat dikenakan tindakan administratif berupa pemberhentian sementara atau penurunan jabatan.
Gubernur Sabran menekankan bahwa sanksi tersebut bukan semata-mata untuk memberi hukuman, melainkan sebagai upaya memperbaiki budaya kerja dan meningkatkan akuntabilitas. Ia menambahkan, “Kehadiran adalah komitmen dasar setiap aparatur negara. Tanpa kedisiplinan, kualitas layanan kepada masyarakat akan terancam.”
Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah diminta untuk menyiapkan prosedur pelaksanaan sanksi, termasuk verifikasi data kehadiran, pemberian kesempatan pembelaan, dan dokumentasi resmi. Seluruh unit kerja di lingkungan pemerintahan provinsi diharapkan dapat memantau dan melaporkan setiap kasus ketidakhadiran tanpa keterangan secara tepat waktu.
Reaksi dari kalangan ASN menunjukkan beragam tanggapan. Sebagian menyambut langkah tegas tersebut sebagai upaya meningkatkan profesionalisme, sementara yang lain mengkhawatirkan prosedur penegakan yang mungkin belum sepenuhnya transparan. Pemerintah provinsi berjanji akan membuka forum dialog internal untuk mendengarkan masukan dan memastikan proses penegakan sanksi berjalan adil.