LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | JAKARTA, 30 Maret 2026 – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengundang jajaran Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait insiden penyiraman air keras yang menimpa aktivis kelompok Kontras pada minggu lalu.
Insiden tersebut terjadi pada 25 Maret 2026 di kawasan Senayan, ketika sekelompok aktivis sedang melakukan aksi damai menuntut transparansi penggunaan dana publik. Saat itu, sejumlah aparat keamanan yang belum teridentifikasi secara resmi melontarkan air keras ke arah para demonstran, mengakibatkan luka ringan pada beberapa aktivis.
Pertemuan antara Komnas HAM dan perwakilan Polda Metro Jaya berlangsung di kantor Komnas HAM, Jakarta, pada Senin (30/3/2026). Dalam rapat tersebut, Komnas HAM menuntut penjelasan tertulis mengenai:
- Identitas petugas yang terlibat dalam penyiraman.
- Motif dan prosedur operasional yang digunakan.
- Apakah prosedur tersebut sesuai dengan standar hak asasi manusia.
- Tindakan korektif yang akan diambil untuk mencegah kejadian serupa.
Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa penyelidikan internal sedang berlangsung dan menegaskan bahwa tidak ada perintah resmi untuk menggunakan air keras dalam pengamanan aksi damai. Mereka juga berjanji akan menyerahkan laporan lengkap kepada Komnas HAM dalam jangka waktu tiga hari kerja.
Komnas HAM menilai bahwa penggunaan air keras terhadap warga yang sedang melakukan aksi damai melanggar prinsip kebebasan berkumpul dan hak atas perlindungan fisik. Ketua Komnas HAM, Agus Mahdi, menekankan bahwa hasil penyelidikan harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
Berbagai organisasi hak asasi manusia dan kelompok aktivis menanggapi perkembangan ini dengan harapan bahwa pihak berwenang akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Mereka juga menyerukan peningkatan pelatihan bagi aparat keamanan dalam penanganan demonstrasi tanpa mengorbankan hak-hak dasar warga.
Jika laporan Polda Metro Jaya tidak memuaskan, Komnas HAM berhak mengajukan rekomendasi ke Kementerian Hukum dan HAM serta Dewan Perwakilan Rakyat untuk tindakan lanjutan, termasuk kemungkinan pembentukan tim independen untuk menyelidiki kasus ini secara mendalam.