Hoaks: SBY dan AHY Minta MBG Digantikan dengan Pendidikan Gratis Hingga Sarjana
Hoaks: SBY dan AHY Minta MBG Digantikan dengan Pendidikan Gratis Hingga Sarjana

Hoaks: SBY dan AHY Minta MBG Digantikan dengan Pendidikan Gratis Hingga Sarjana

LintasWarganet.com – 31 Maret 2026 | Beredar di media sosial sebuah foto yang mengklaim Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta program Merdeka Belajar Kampus (MBG) digantikan dengan kebijakan pendidikan gratis hingga jenjang sarjana. Klaim tersebut ternyata tidak berdasar dan termasuk hoaks.

Postingan yang muncul di Facebook menampilkan gambar SBY dan AHY beserta teks yang menyatakan bahwa keduanya menuntut agar semua biaya kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta dihapuskan. Namun, tidak ada bukti resmi atau pernyataan tertulis dari kedua tokoh tersebut yang mendukung hal tersebut.

Berbagai pihak melakukan verifikasi. Tim faktual Antara News menghubungi kantor pers SBY dan kantor media PKB, keduanya menegaskan bahwa tidak ada pernyataan semacam itu. SBY sendiri dikenal mendukung peningkatan kualitas pendidikan, namun tidak pernah mengusulkan penghapusan total biaya kuliah. Begitu pula AHY, yang lebih sering menyoroti kebijakan beasiswa dan reformasi kurikulum, bukan penghapusan biaya kuliah secara menyeluruh.

Program MBG yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bertujuan memberi kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar jurusan, magang, atau program pertukaran internasional. Program ini tidak mengatur mengenai biaya kuliah, melainkan memperluas fleksibilitas akademik.

  • Tidak ada pernyataan resmi SBY atau AHY tentang penggantian MBG.
  • MBG fokus pada fleksibilitas akademik, bukan biaya pendidikan.
  • Pihak resmi menolak klaim tersebut sebagai hoaks.
  • Penghapusan biaya kuliah memerlukan kebijakan legislatif yang kompleks.

Kasus ini menegaskan pentingnya verifikasi sebelum menyebarkan informasi, terutama yang melibatkan tokoh publik. Masyarakat dianjurkan untuk mengecek sumber berita melalui kanal resmi atau lembaga verifikasi fakta sebelum mempercayai dan menyebarkan konten di media sosial.