Menteri PU usul Pekalongan dapat diprioritaskan di GSW sesi pertama
Menteri PU usul Pekalongan dapat diprioritaskan di GSW sesi pertama

Menteri PU usul Pekalongan dapat diprioritaskan di GSW sesi pertama

LintasWarganet.com – 29 Maret 2026 | Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan usulan kepada Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) agar proyek pembangunan di Kabupaten Pekalongan dapat menjadi prioritas utama pada sesi pertama program Garansi Selesai Waktu (GSW). Usulan tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian infrastruktur penting, khususnya yang terkait dengan mitigasi banjir, penataan pantai, dan pengembangan jalur transportasi.

  • Letak geografis Pekalongan yang berada di pesisir utara Jawa menjadikannya wilayah rawan terhadap ancaman laut, termasuk abrasi dan kenaikan muka air.
  • Data historis menunjukkan frekuensi banjir yang tinggi di daerah tersebut, yang berdampak signifikan pada mata pencaharian petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil.
  • Potensi ekonomi daerah, khususnya sektor industri tekstil dan pariwisata, dapat terangkat secara signifikan apabila infrastruktur dasar terselesaikan tepat waktu.

Program GSW sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memastikan semua proyek infrastruktur publik selesai sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dengan mekanisme sanksi bagi kontraktor yang melambat serta insentif bagi yang berhasil menyelesaikan tepat waktu. Pada sesi pertama GSW, prioritas diberikan kepada proyek-proyek yang memiliki dampak sosial‑ekonomi terbesar serta risiko kegagalan tinggi jika tertunda.

Berikut rangkuman rencana prioritas GSW untuk Pekalongan:

Bidang Proyek Estimasi Anggaran (Rp) Target Penyelesaian
Mitigasi Banjir Pembangunan Sistem Drainase Terpadu 150 Miliar Desember 2026
Pengelolaan Pantai Rehabilitasi Tangga Laut dan Penanaman Mangrove 80 Miliar Juni 2026
Transportasi Peningkatan Jalan Lingkungan dan Penyambungan ke Tol Pantura 200 Miliar Desember 2027

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung pelaksanaan GSW di Pekalongan. Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan BOPPJ sangat penting untuk mengoptimalkan alokasi dana serta mempercepat proses perizinan.

Pihak BOPPJ juga menyatakan kesiapan untuk meninjau kembali prioritas proyek dan menyesuaikan jadwal kerja sesuai arahan Menteri PU. Mereka menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, termasuk dinas terkait di tingkat kabupaten, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan monitoring.

Jika usulan tersebut disetujui, Pekalongan akan menjadi contoh implementasi GSW yang berhasil, sekaligus menjadi model bagi daerah pesisir lain yang menghadapi tantangan serupa. Keberhasilan proyek diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga, mengurangi kerugian akibat bencana, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.