Pengamat Sebut Pemerintahan Prabowo Tidak Otoriter, Berikut Indikatornya

LintasWarganet.com – 28 Maret 2026 | Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dikategorikan sebagai rezim otoriter. Pernyataan ini muncul setelah sejumlah spekulasi publik dan media mengaitkan gaya kepemimpinan baru dengan pola pemerintahan yang lebih keras.

Ayip Tayana, yang dikenal aktif dalam analisis data kebijakan publik, menyampaikan bahwa penilaian otoriter tidak hanya didasarkan pada persepsi semata, melainkan harus dilihat dari serangkaian indikator konkret yang dapat diukur secara objektif.

Berikut beberapa indikator yang ia sebutkan sebagai bukti bahwa pemerintahan Prabowo tetap beroperasi dalam kerangka demokrasi:

• Proses Legislatif Terbuka: Kebijakan utama biasanya dibahas di DPR dan melibatkan konsultasi publik, sehingga tidak ada keputusan sepihak.
• Kebebasan Pers Terjaga: Media tetap bebas melaporkan dan mengkritik kebijakan pemerintah tanpa mengalami penindasan atau pembatasan yang signifikan.
• Independensi Penegakan Hukum: Lembaga peradilan beroperasi tanpa campur tangan politik, dan kasus-kasus hukum diproses sesuai prosedur yang berlaku.
• Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia: Tidak ada laporan penahanan sewenang-wenang atau pembatasan kebebasan berpendapat yang melanggar standar internasional.
• Checks and Balances yang Aktif: Lembaga legislatif dan yudikatif tetap berperan dalam mengawasi eksekutif, memastikan tidak ada konsentrasi kekuasaan yang berlebihan.

Meski demikian, beberapa pengamat politik lain tetap menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah, termasuk kebijakan ekonomi dan dinamika sosial yang masih memerlukan penyesuaian. Namun, berdasarkan indikator yang disebutkan, Tayana berpendapat bahwa label “otoriter” belum dapat dipertanggungjawabkan secara faktual.

Observasi ini penting sebagai bahan pertimbangan bagi publik dan pemangku kepentingan dalam menilai arah kebijakan Indonesia ke depan, serta menjaga agar diskursus politik tetap berlandaskan data dan fakta yang dapat diverifikasi.