KPK Temukan Pejabat Nakal Gunakan Kendaraan Dinas saat Lebaran, Minta Kepala Daerah Lakukan Evaluasi Internal

LintasWarganet.com – 28 Maret 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengungkap temuan penyalahgunaan kendaraan dinas oleh sejumlah pejabat selama periode Lebaran. Kasus ini menambah daftar pelanggaran etika dan potensi tindak pidana korupsi yang terus dipantau oleh lembaga antikorupsi.

KPK menilai bahwa penggunaan kendaraan resmi untuk keperluan pribadi, terutama pada saat libur panjang, mencerminkan kurangnya disiplin dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Meskipun beberapa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melakukan langkah mitigasi, masih ada pejabat yang mengabaikan aturan.

Berikut beberapa temuan utama KPK dalam audit terbaru:

• Penggunaan mobil dinas untuk perjalanan pribadi ke kampung halaman tanpa izin resmi.
• Pengisian bahan bakar dan perawatan kendaraan yang dibebankan kepada anggaran negara tanpa pencatatan yang transparan.
• Penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan komersial atau sosial yang tidak berhubungan dengan tugas resmi.

KPK menghimbau semua kepala daerah untuk segera melakukan evaluasi internal terhadap penggunaan aset negara di lingkungan masing‑masing. Evaluasi ini diharapkan mencakup:

1. Pemeriksaan log kendaraan selama periode libur panjang.
2. Pengecekan persetujuan penggunaan kendaraan oleh atasan yang berwenang.
3. Penerapan sanksi disiplin bagi pejabat yang terbukti melanggar.
4. Peningkatan sistem pelaporan dan pengawasan berbasis teknologi.

Selain itu, KPK mengapresiasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang proaktif dalam mengimplementasikan langkah pencegahan korupsi, seperti pelatihan etika, sistem monitoring digital, dan penegakan sanksi yang tegas.

Jika temuan serupa terus muncul, KPK menegaskan bahwa tindakan hukum akan diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini sejalan dengan komitmen KPK untuk menjaga integritas aparatur negara dan melindungi kepercayaan publik.