Komisi Yudisial Catat 78 Calon Pendaftar Seleksi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM

LintasWarganet.com – 27 Maret 2026 | Komisi Yudisial (KY) mengumumkan bahwa sebanyak 78 orang telah resmi mendaftar untuk mengikuti proses seleksi Calon Hakim Agung (CHA) serta hakim ad hoc yang akan menangani perkara Hak Asasi Manusia (HAM). Pendaftaran ini merupakan tahap awal dalam upaya memperkuat independensi dan kualitas peradilan tertinggi serta penanganan kasus HAM di Indonesia.

Proses seleksi CHA dan hakim ad hoc diatur secara ketat oleh peraturan perundang-undangan. Calon peserta diwajibkan memenuhi serangkaian persyaratan, antara lain memiliki latar belakang hukum yang kuat, integritas tinggi, serta tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum serius. Berikut merupakan poin-poin utama persyaratan yang harus dipenuhi:

• Berijazah sarjana hukum atau setara dengan IPK minimal 3,00.
• Berpengalaman minimal 15 tahun dalam praktik hukum, baik di peradilan, akademisi, maupun lembaga pemerintahan.
• Memiliki rekam jejak bebas dari tindakan pidana dan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin.
• Menunjukkan komitmen pada prinsip independensi, akuntabilitas, dan integritas peradilan.

Setelah pendaftaran, para pelamar akan melewati serangkaian tahapan evaluasi, termasuk verifikasi dokumen, tes tertulis, wawancara, serta penilaian psikologis. Seluruh proses akan diawasi oleh tim independen KY untuk memastikan transparansi dan keadilan.

Jumlah pendaftar yang mencapai 78 orang mencerminkan minat yang tinggi dari kalangan profesional hukum untuk mengemban peran strategis di lembaga yudikatif tertinggi. Hal ini juga menandakan bahwa komunitas hukum Indonesia semakin menyadari pentingnya peran hakim agung dan hakim ad hoc dalam menegakkan supremasi hukum serta melindungi hak asasi manusia.

Selanjutnya, KY akan menjadwalkan serangkaian tes dan wawancara dalam beberapa minggu mendatang. Hasil akhir seleksi diharapkan diumumkan pada pertengahan tahun ini, dengan harapan kandidat terpilih dapat mengisi posisi strategis tersebut dan memberikan kontribusi signifikan bagi sistem peradilan nasional.