Kementerian Pertahanan Jelaskan Alasan Calon Manajer Kopdes Wajib Ikuti Latihan Militer

LintasWarganet.com – 27 Juni 2026 | JAKARTA – Pada Jumat (tanggal), lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia setelah mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Kejadian ini memicu pertanyaan publik mengenai mengapa calon pengelola koperasi wajib menjalani pelatihan militer.

Kementerian Pertahanan melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) mengungkapkan bahwa tujuan utama Latsarmil bagi calon manajer koperasi adalah meningkatkan disiplin, kepemimpinan, serta kemampuan mengelola situasi darurat. Menurutnya, pengelolaan koperasi yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat memerlukan sikap tangguh dan kesiapsiagaan yang serupa dengan standar militer.

• Disiplin dan etika kerja – Pelatihan menanamkan kedisiplinan tinggi yang diharapkan tercermin dalam pengelolaan keuangan dan operasional koperasi.
• Kepemimpinan – Simulasi kepemimpinan dalam kondisi tekanan membantu calon manajer belajar mengambil keputusan cepat dan tepat.
• Keselamatan dan keamanan – Pengetahuan dasar militer memperkuat kemampuan menghadapi bencana atau ancaman keamanan di daerah.
• Penguatan jaringan – Interaksi dengan anggota militer membuka peluang kerjasama antara lembaga pertahanan dan sektor ekonomi lokal.

Selain itu, BPSDM menekankan bahwa seluruh peserta Latsarmil wajib melewati pemeriksaan kesehatan yang ketat dan diawasi oleh tenaga medis selama pelatihan. Namun, insiden fatal yang terjadi menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan protokol keselamatan.

Pihak Kementerian Pertahanan menyatakan akan melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur Latsarmil, termasuk evaluasi instruktur, peralatan, dan kondisi lapangan. Langkah-langkah perbaikan yang dijanjikan meliputi:

1. Peningkatan standar medis dan pemeriksaan pra‑latihan.
2. Pelatihan ulang bagi instruktur tentang penanganan darurat.
3. Pengawasan independen oleh lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan prosedur.

Reaksi publik beragam; sebagian mengkritik kebijakan wajib militer bagi sipil, sementara yang lain menilai pentingnya menumbuhkan karakter kepemimpinan yang kuat. Pemerintah daerah setempat berjanji akan meninjau kembali kebijakan tersebut dan memastikan agar program koperasi tetap aman bagi para calon pengelola.

Kasus ini menjadi peringatan bahwa integrasi antara sektor pertahanan dan ekonomi rakyat harus diimbangi dengan standar keselamatan yang tidak dapat ditawar. Kementerian Pertahanan berkomitmen untuk memperbaiki proses pelatihan agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang.