Akademisi UPN Veteran Yogyakarta Nilai Paparan Prabowo Berikan Pemahaman Aliran Bernegara

LintasWarganet.com – 27 Juni 2026 | Pada 26 Juni 2026, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan paparan mengenai aliran bernegara dalam sebuah forum akademik yang diselenggarakan oleh Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta. Acara tersebut dihadiri oleh dosen, peneliti, dan mahasiswa dari berbagai fakultas, serta beberapa praktisi kebijakan publik.

Paparan Presiden menitikberatkan pada tiga aliran utama yang menjadi landasan pemikiran negara: aliran liberal yang menekankan kebebasan individu dan pasar, aliran nasionalis yang menyoroti kedaulatan dan identitas bangsa, serta aliran keagamaan yang mengaitkan nilai moral dengan kebijakan publik. Prabowo berupaya menunjukkan bagaimana ketiga aliran tersebut dapat diintegrasikan dalam kerangka pemerintahan yang inklusif dan responsif.

Sejumlah akademisi UPN Veteran Yogyakarta memberikan penilaian terhadap isi paparan. Di antaranya Prof. Dr. Budi Santoso, Fakultas Ilmu Politik, menyatakan bahwa pemaparan tersebut berhasil menyajikan gambaran historis yang komprehensif mengenai evolusi aliran bernegara sejak era kemerdekaan. Sementara itu, Dr. Siti Nurhaliza, Departemen Sosiologi, menilai bahwa penekanan pada persatuan dan keberagaman memberi sinyal positif bagi upaya memperkuat kohesi sosial.

Para akademisi menyoroti beberapa kelebihan paparan, antara lain:

• Penyajian data historis yang terstruktur, memudahkan pemahaman lintas generasi.
• Penggunaan contoh kebijakan konkret, seperti program desentralisasi dan reformasi agraria, yang menghubungkan teori dengan praktik.
• Penekanan pada nilai persatuan sebagai landasan utama dalam mengelola perbedaan aliran.

Namun, tidak terlepas dari kritik. Beberapa dosen mencatat bahwa ruang diskusi terbuka masih terbatas, sehingga pandangan alternatif kurang mendapat kesempatan untuk diutarakan. Selain itu, terdapat anggapan bahwa narasi nasionalis terkadang mendominasi, sehingga aliran liberal dan keagamaan perlu mendapat porsi yang lebih seimbang. Kritik lain menekankan pentingnya mengintegrasikan perspektif daerah, mengingat keberagaman kondisi sosial‑ekonomi di seluruh kepulauan.

Berangkat dari temuan tersebut, akademisi menyampaikan rekomendasi strategis untuk memperkaya dialog kebijakan:

1. Meningkatkan forum diskusi lintas disiplin antara politolog, sosiolog, ekonom, dan pakar hukum.
2. Melibatkan lembaga riset independen dalam proses perumusan kebijakan agar hasilnya lebih objektif.
3. Menyusun dokumen kebijakan yang lebih transparan dan dapat diakses publik, termasuk data pendukung.
4. Menetapkan mekanisme umpan balik dari daerah untuk memastikan kebijakan mencerminkan kebutuhan lokal.

Dengan mengadopsi rekomendasi tersebut, diharapkan pemahaman aliran bernegara dapat terwujud dalam kebijakan yang tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga aplikatif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.