Xi Jinping Larang Lahan Pertanian Kurang dari 120 Juta Hektar untuk Jamin Ketahanan Pangan 1,4 Miliar Jiwa

LintasWarganet.com – 27 Juni 2026 | Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, kembali menegaskan pentingnya ketahanan pangan sebagai pondasi utama pembangunan nasional. Pada kunjungan inspeksi ke kawasan pertanian di Kota Dezhou, Provinsi Shandong, ia menyampaikan bahwa China tidak dapat mengorbankan lahan pertanian demi proyek‑proyek non‑pertanian yang tidak terkait langsung dengan penyediaan pangan.

Dalam pidatonya, Xi menekankan bahwa negara harus menjaga minimal 120 juta hektar lahan pertanian produktif. Bila luas lahan pertanian turun di bawah ambang tersebut, pemerintah akan memberlakukan kebijakan pembatasan yang ketat, termasuk penghentian alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, perumahan, atau infrastruktur lain yang tidak berkaitan dengan produksi makanan.

Keputusan ini diambil di tengah tekanan demografis yang terus meningkat. Dengan populasi mencapai sekitar 1,4 miliar jiwa, China menargetkan peningkatan produksi pangan untuk menutup kebutuhan domestik tanpa bergantung secara berlebihan pada impor. Pemerintah berpendapat bahwa menjaga cadangan lahan pertanian yang memadai akan mengurangi risiko kekurangan pangan, inflasi harga pangan, dan ketidakstabilan sosial.

Berikut poin‑poin utama kebijakan baru tersebut:

• Target minimal lahan pertanian: 120 juta hektar yang harus tetap produktif.
• Pembatasan alih fungsi lahan: Proyek non‑pertanian tidak boleh mengurangi luas lahan pertanian di bawah ambang yang ditetapkan.
• Pengawasan ketat: Pemerintah pusat akan memperkuat koordinasi dengan provinsi dan daerah untuk memantau penggunaan lahan secara real‑time.
• Dukungan teknologi: Investasi pada inovasi pertanian, seperti pertanian presisi, varietas tanaman unggul, dan sistem irigasi efisien, untuk meningkatkan hasil per hektar.
• Sanksi: Pelanggaran dapat dikenai denda, penarikan izin pembangunan, atau tindakan hukum lainnya.

Para analis menilai kebijakan ini sebagai upaya jangka panjang untuk menstabilkan pasokan pangan domestik. Dengan mengamankan lahan pertanian, China berharap dapat mengurangi ketergantungan pada impor gandum, kedelai, dan bahan pangan lainnya, yang sering kali terpengaruh oleh fluktuasi pasar internasional.

Reaksi dari sektor industri dan pemangku kepentingan beragam. Beberapa perusahaan konstruksi mengeluhkan pembatasan alih fungsi lahan yang dapat menunda proyek‑proyek infrastruktur besar. Sementara itu, organisasi petani menyambut baik langkah tersebut, menganggapnya sebagai perlindungan terhadap mata pencaharian mereka.

Ke depan, implementasi kebijakan ini akan diawasi secara ketat oleh Kementerian Pertanian serta lembaga perencanaan nasional. Pemerintah juga berjanji akan meningkatkan program subsidi, pelatihan petani, dan akses ke teknologi modern untuk memastikan produktivitas tetap tinggi meski lahan terbatas.