Mentrans Dorong Penerapan Hunian Vertikal di Kawasan Transmigrasi

LintasWarganet.com – 27 Juni 2026 | Menteri Transmigrasi (Mentrans), Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkenalkan konsep hunian vertikal di kawasan transmigrasi. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan lahan terbatas sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga penerima manfaat program transmigrasi.

Selama lebih dari enam dekade, program transmigrasi di Indonesia telah menyalurkan jutaan penduduk ke wilayah-wilayah baru di luar Pulau Jawa. Namun, pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan fasilitas publik menuntut inovasi dalam perencanaan permukiman. Menurut data Kementerian Agraria, rata‑rata luas lahan yang tersedia per rumah tangga di beberapa daerah transmigrasi kini berada di bawah standar nasional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mentrans mengusulkan pembangunan hunian vertikal berupa apartemen atau rumah susun yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan listrik, air bersih, dan fasilitas sosial.

Beberapa poin utama dalam rencana tersebut meliputi:

• Penggunaan lahan seluas 0,5 hektar dapat menampung hingga 200 unit rumah susun, dibandingkan maksimal 30 unit rumah tapak tradisional.
• Desain ramah lingkungan dengan ventilasi alami, pencahayaan maksimal, dan sistem pengelolaan limbah yang terpusat.
• Fasilitas umum seperti ruang terbuka hijau, pusat kesehatan, dan area pendidikan yang berada dalam satu kompleks.
• Skema pembiayaan melalui kerja sama dengan BUMN dan lembaga keuangan non‑bank, serta subsidi langsung bagi keluarga penerima manfaat.

Target awal penerapan hunian vertikal ditetapkan di tiga provinsi: Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara, yang masing‑masing memiliki program transmigrasi aktif dan tantangan lahan terbuka yang signifikan. Pembangunan tahap pertama diproyeksikan selesai dalam dua tahun, dengan total investasi diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun.

Dalam konferensi pers pada 24 Juni 2024, Menteri Iftitah menambahkan, “Hunian vertikal bukan sekadar solusi fisik, melainkan juga upaya meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas layanan publik di daerah transmigrasi.” Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, termasuk pelatihan keterampilan konstruksi dan manajemen properti.

Meski prospek positif, proyek ini tidak lepas dari tantangan. Faktor utama meliputi adaptasi budaya warga yang terbiasa dengan rumah tapak, serta kebutuhan regulasi zonasi yang harus disesuaikan. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan sosialisasi intensif dan menyediakan program pelatihan bagi warga agar transisi ke hunian vertikal dapat berjalan lancar.

Jika berhasil, model hunian vertikal di kawasan transmigrasi dapat menjadi contoh bagi kebijakan perumahan nasional, khususnya di daerah dengan tekanan lahan tinggi. Pemerintah menargetkan agar pada akhir 2028, setidaknya 10.000 unit rumah susun telah beroperasi di wilayah-wilayah transmigrasi, memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi.