LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 25 Juni 2026 | Jakarta, 25 Juni 2026 – Sejak bencana awan panas guguran (APG) yang melanda Gunung Semeru pada akhir 2021, ribuan korban masih bergulat dengan masalah tempat tinggal, kesehatan, dan pemulihan ekonomi. Di tengah upaya pemerintah pusat dan daerah, Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat rekonstruksi infrastruktur kritis, termasuk Jembatan Gladak Perak yang runtuh, serta memperluas program relokasi bagi keluarga terdampak.
Latihan Respons Bencana dan Penanganan Korban
Setelah APG Semeru menelan ratusan nyawa, tim SAR, BASARNAS, dan relawan terus melakukan pencarian hingga Desember 2021. Beberapa jenazah teridentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Timur, dan bagian tubuh korban ditemukan di kampung Renteng pada Januari 2022. Penambang pasir Veri Irawan (33) dari Desa Sumberwuluh menjadi salah satu korban yang dirawat di RSUD Haryoto pada Juni 2026 setelah tertimbun material APG.
Selain upaya penyelamatan, pemerintah menggelar program bantuan sosial, seperti layanan adminduk jemput bola bagi korban, pelatihan ecoprint untuk pengungsi, serta bantuan khusus untuk ibu dan anak dari Perhutani. Tim relawan juga terlibat dalam evakuasi satwa terdampak, menunjukkan dimensi luas dampak bencana.
Puan Maharani dan Tuntutan Infrastruktur
Puan Maharani menyuarakan pentingnya percepatan pembangunan kembali Jembatan Gladak Perak, yang runtuh akibat APG dan memutus jalur transportasi utama di Kabupaten Lumajang. Dalam rapat kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Puan menekankan bahwa keterlambatan perbaikan jembatan menghambat mobilitas warga, distribusi barang bantuan, dan pemulihan ekonomi daerah.
“Kami tidak dapat menunggu bertahun‑tahun. Jembatan ini bukan sekadar struktur fisik, melainkan simbol harapan bagi ribuan keluarga yang masih menunggu kepastian tempat tinggal dan pekerjaan,” ujar Puan Maharani. Ia menambahkan bahwa DPR akan mengalokasikan dana tambahan melalui alokasi APBN khusus bencana, serta mendorong sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, dan pemerintah provinsi Jawa Timur.
Langkah Relokasi dan Pembangunan Desa Modern
Menteri Koordinator Bidang Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mempersiapkan kawasan hunian baru yang disebut “Desa Modern Semeru”. Proyek ini mencakup pembangunan rumah layak huni, fasilitas kesehatan, serta pusat pelatihan kerja bagi korban. Pada Januari 2022, Menkop menyatakan intervensi akan dimulai secepatnya, dengan target penyelesaian fase pertama pada akhir 2023.
Namun, hingga akhir 2025, progres masih terhambat oleh keterbatasan lahan dan pendanaan. Puan Maharani menyoroti perlunya mekanisme pendanaan yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk melibatkan sektor swasta melalui skema public‑private partnership (PPP).
Respons Pemerintah Daerah dan Militer
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan program relokasi rumah korban, dengan target 3.000 unit perumahan yang akan selesai pada 2024. TNI Kodim 0821 Lumajang turut berperan dalam pembersihan lahan relokasi, memastikan area aman untuk pembangunan kembali.
Di tingkat lokal, Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah, melepas tim relawan pada Januari 2022 untuk menyerahkan bantuan kepada korban APG Semeru, menandakan solidaritas lintas daerah.
Kesimpulan
Puan Maharani menegaskan bahwa pemulihan pascabencana APG Semeru harus bersifat menyeluruh, menggabungkan rekonstruksi infrastruktur kritis, penyediaan hunian layak, serta pemulihan ekonomi berbasis kemandirian masyarakat. Komitmen legislatif, dukungan eksekutif, serta partisipasi masyarakat sipil menjadi kunci untuk mengubah tragedi menjadi peluang pembangunan yang lebih tangguh.