LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet
LintasWarganet.com – 25 Juni 2026 | Direktur Jenderal Imigrasi, Budi Sunarto, mewakili Kementerian Hukum dan HAM RI, menghadiri Forum Internasional yang diselenggarakan di Kamboja pada pekan ini. Dalam sesi diskusi, Budi menyoroti pentingnya kolaborasi lintas negara dalam mengawasi pergerakan warga negara asing (WNA) serta memperkuat sistem imigrasi Indonesia.
Ia juga menyinggung pencapaian kepolisian yang berhasil menangkap 210 WNA yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal di Pulau Batam, Riau Islands. Penangkapan tersebut dianggap sebagai bukti nyata efektivitas sinergi antara aparat imigrasi dan kepolisian dalam menegakkan hukum di wilayah perbatasan.
Berikut beberapa poin utama yang disampaikan Dirjen Imigrasi pada forum:
- Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan perbatasan, termasuk penggunaan sistem biometrik dan data intelijen bersama.
- Penguatan kerja sama bilateral dengan negara-negara tetangga, khususnya dalam pertukaran informasi tentang WNA yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.
- Pengembangan program edukasi bagi petugas imigrasi di daerah perbatasan untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.
- Penekanan pada pentingnya penegakan hukum yang cepat dan transparan, seperti contoh penangkapan 210 WNA di Batam yang melibatkan koordinasi intensif antara Polri, Imigrasi, dan Badan Keamanan Laut.
Keberhasilan operasi penangkapan di Batam dipandang sebagai langkah preventif yang dapat menurunkan risiko penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, serta kejahatan lintas negara lainnya. Budi menegaskan bahwa upaya serupa akan terus digalakkan di wilayah-wilayah lain yang rawan.
Forum di Kamboja sendiri menjadi ajang pertukaran best practice antara negara-negara ASEAN dan mitra internasional lainnya. Diskusi menyoroti tantangan global seperti migrasi tidak teratur, perubahan iklim yang memengaruhi pola migrasi, serta kebutuhan regulasi yang adaptif.
Dirjen Imigrasi menutup pernyataannya dengan harapan bahwa sinergi antara lembaga penegak hukum, otoritas imigrasi, dan komunitas internasional akan memperkuat keamanan perbatasan Indonesia serta memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat.