Prabowo Peringatkan Pihak yang Danai Demonstrasi, Klaim Sudah Kantongi Identitasnya

LintasWarganet.com – 24 Juni 2026 | Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Prabowo Subianto, mengeluarkan peringatan tegas kepada pihak‑pihak yang diduga menyalurkan dana untuk aksi demonstrasi yang belakangan ramai terjadi di beberapa kota besar Indonesia. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Jumat, 24 Juni 2024, Prabowo menegaskan bahwa aparat keamanan telah mengumpulkan data lengkap, termasuk identitas pribadi dan organisasi yang berada di balik pendanaan tersebut.

“Kami sudah memiliki berkas lengkap yang memuat nama, nomor identitas, serta jejak keuangan para pendana demonstrasi. Hal ini bukan sekadar dugaan, melainkan bukti yang dapat diproses secara hukum,” ujar Prabowo dengan nada serius.

Beberapa aksi demonstrasi yang menjadi sorotan meliputi:

• Jakarta – aksi di depan DPR pada 12 Juni 2024.
• Surabaya – unjuk rasa di alun-alun kota pada 15 Juni 2024.
• Bandung – protes di depan gedung Mahkamah Agung pada 18 Juni 2024.
• Medan – demonstrasi di sekitar Lapangan Merdeka pada 20 Juni 2024.

Reaksi dari kalangan lain beragam. Beberapa organisasi masyarakat sipil menyatakan keprihatinan atas potensi penyalahgunaan data pribadi, sementara pihak oposisi menilai pernyataan Prabowo sebagai upaya menekan kebebasan bersuara. Namun, Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum tidak akan menghalangi hak konstitusional warga untuk menyampaikan aspirasi secara damai, asalkan tidak melibatkan dana asing atau pihak yang memiliki agenda politik tersembunyi.

Pengamat politik menilai bahwa pernyataan ini dapat menjadi sinyal bagi aparat keamanan untuk memperketat pengawasan terhadap aliran dana politik, terutama menjelang pemilihan umum mendatang. Sementara itu, pihak berwenang masih belum mengungkapkan secara rinci siapa saja yang masuk dalam daftar identitas yang telah dikumpulkan.

Prabowo menutup konferensi pers dengan menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk bersatu mendukung program pembangunan, menghindari provokasi, serta menolak segala bentuk intervensi yang dapat mengganggu kedamaian dan keamanan negara.