Prabowo Singgung Pengelolaan Tambang Ilegal Selama 8 Tahun, Ratusan Miliar Rupiah Menghilang Tiap Bulan

LintasWarganet.com – 23 Juni 2026 | Ketua Komisi II DPR RI, Prabowo Subianto, menyoroti masalah tambang ilegal yang telah berlangsung selama delapan tahun terakhir. Menurutnya, kegiatan penambangan tanpa izin ini menyebabkan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulannya.

Prabowo menegaskan bahwa selain kehilangan pendapatan negara, tambang ilegal juga memperparah kerusakan lingkungan, mengancam keselamatan pekerja, dan membuka peluang korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Ia menuntut aparat terkait untuk memperketat pengawasan serta menindak tegas para pelaku.

Berikut poin‑poin utama yang disampaikan Prabowo:

• Penambangan ilegal telah terjadi secara kontinu selama 8 tahun.
• Kerugian negara diperkirakan ratusan miliar rupiah per bulan.
• Pengawasan daerah masih lemah, memudahkan praktik suap dan nepotisme.
• Dampak lingkungan meliputi deforestasi, pencemaran air, dan tanah longsor.
• Perlu sinergi antara kementerian, kepolisian, dan lembaga pengawas untuk menutup celah regulasi.

Data yang dikutip dalam pernyataan Prabowo menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, sebanyak 1.200 lokasi tambang ilegal terdeteksi di 34 provinsi. Dari total itu, hanya sekitar 30% yang berhasil ditutup oleh aparat.

Pemerintah pusat telah merespon dengan menyiapkan regulasi baru yang menekankan pada perizinan terpadu, audit keuangan daerah, serta pemberian sanksi administratif dan pidana yang lebih berat. Namun, Prabowo menilai langkah tersebut masih belum cukup tanpa pengawasan yang konsisten.

Ia juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat sipil dan media, untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas tambang yang mencurigakan. “Kita harus bersikap tegas terhadap penyalahgunaan sumber daya alam, demi kepentingan generasi mendatang,” ujar Prabowo.

Dengan tekanan publik yang terus meningkat, diharapkan langkah konkret akan segera diambil untuk menutup celah‑celah yang selama ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.