KPK Panggil Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem Nabil Husein sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi Metrik Ton Batu Bara

LintasWarganet.com – 23 Juni 2026 | Komisi III DPR yang membidangi bidang hukum, keamanan, dan pertahanan kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat panggilan kepada anggota Fraksi NasDem, Nabil Husein Said Amin. Nabil diminta hadir sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan korupsi terkait metrik ton batu bara di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Kasus ini melibatkan dugaan gratifikasi dan pencucian uang yang diduga terjadi antara pejabat daerah, pelaku usaha tambang batu bara, serta pihak-pihak yang mengelola data produksi batubara. Menurut penyelidikan awal, terdapat selisih signifikan antara volume batu bara yang tercatat secara resmi dan volume yang dilaporkan oleh perusahaan tambang, menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi data untuk tujuan finansial.

• Objek penyelidikan: Metode pengukuran dan pelaporan produksi batu bara (metrik ton).
• Pihak yang diduga: Pejabat daerah, pengusaha tambang, dan oknum yang terlibat dalam proses pencatatan.
• Tindakan KPK: Panggilan saksi, penyitaan dokumen, dan audit keuangan.

Nabil Husein, yang menjabat sebagai anggota Komisi III DPR, memiliki peran mengawasi kebijakan hukum dan keamanan. Pihak KPK menilai kesaksiannya penting untuk mengungkap jaringan korupsi yang melibatkan penggunaan data produksi batubara sebagai alat untuk mengalirkan dana ilegal.

Panggilan saksi ini dijadwalkan pada tanggal 30 Juni 2024 di kantor KPK, Jakarta. Nabil diharapkan dapat memberikan keterangan terkait interaksi antara DPR, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam proses pengelolaan data batubara. Jika terbukti bersalah, kasus ini dapat berujung pada tuntutan pidana serta sanksi administratif bagi perusahaan tambang yang terlibat.

Kasus korupsi di sektor pertambangan batu bara ini menambah daftar panjang persoalan korupsi di Indonesia, terutama yang melibatkan sumber daya alam. Pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam pelaporan produksi diharapkan dapat mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.