Pemerintah Aktifkan Kembali Bank NTB Syariah sebagai Penyalur KUR

LintasWarganet.com – 20 Juni 2026 | Pemerintah Indonesia resmi mengaktifkan kembali Bank NTB Syariah sebagai mitra penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah masa vakum selama tujuh tahun. Keputusan ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Bank NTB Syariah sempat tidak beroperasi sejak 2016 karena restrukturisasi kepemilikan dan permasalahan regulasi. Dengan dukungan Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank tersebut kini telah memenuhi persyaratan permodalan dan tata kelola yang diperlukan untuk kembali melayani masyarakat.

Berikut beberapa poin penting terkait reaktivasi ini:

• Fokus pembiayaan: KUR yang disalurkan melalui Bank NTB Syariah akan difokuskan pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta usaha kreatif yang berbasiskan syariah.
• Plafon kredit: Pemerintah menargetkan alokasi total KUR senilai Rp 4 triliun untuk NTB dalam periode dua tahun ke depan.
• Prosedur pengajuan: Pelaku usaha dapat mengajukan KUR secara online maupun melalui kantor cabang bank dengan persyaratan dokumen yang disederhanakan.
• Manfaat tambahan: Penerima KUR akan mendapatkan pelatihan manajemen keuangan dan pendampingan bisnis dari lembaga terkait.

Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, menyatakan optimisme bahwa kehadiran kembali Bank NTB Syariah akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan komunitas usaha untuk memaksimalkan dampak KUR.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menambahkan bahwa reaktivasi ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat dan mekanisme penyaluran yang lebih efisien, diharapkan Bank NTB Syariah dapat menjadi motor penggerak revitalisasi usaha di NTB, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.