DPR Terima Audiensi Mahasiswa Demonstran, Pegiat HAM Serukan Dialog, Bukan Konfrontasi
DPR Terima Audiensi Mahasiswa Demonstran, Pegiat HAM Serukan Dialog, Bukan Konfrontasi

DPR Terima Audiensi Mahasiswa Demonstran, Pegiat HAM Serukan Dialog, Bukan Konfrontasi

LintasWarganet.com – 19 Juni 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerima lebih dari lima puluh perwakilan mahasiswa yang sempat menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Audiensi yang dilaksanakan pada hari Senin, 26 Juni 2024, menjadi forum dialog antara pihak legislatif dan mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan serta aspirasi mereka.

Mahasiswa yang hadir mewakili berbagai universitas dan program studi, menyoroti isu-isu seperti kebijakan pendidikan, kebebasan akademik, serta penegakan hak asasi manusia di kampus. Mereka menuntut transparansi dalam alokasi anggaran pendidikan dan peninjauan kembali peraturan yang dianggap membatasi kebebasan berekspresi mahasiswa.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) memberikan pernyataan tegas bahwa demonstran harus diajak berdialog, bukan dilawan. Mereka menekankan pentingnya pendekatan konstruktif dalam menyelesaikan konflik sosial, serta mengingatkan bahwa konfrontasi dapat memperburuk ketegangan dan menghambat penyelesaian masalah secara damai.

  • Mahasiswa menyampaikan 7 poin utama, termasuk revisi kurikulum, peningkatan beasiswa, dan perlindungan terhadap aktivis kampus.
  • Pegiat HAM menekankan perlunya dialog terbuka, menghormati kebebasan berkumpul, dan menghindari tindakan represif.
  • DPR berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi mahasiswa melalui pembahasan di Komisi IX yang membidangi pendidikan dan kebudayaan.

Ketua Fraksi PDI-P di DPR, Budi Santoso, menyatakan bahwa audiensi ini merupakan langkah awal yang penting. “Kami siap mendengarkan semua aspirasi mahasiswa dan berupaya mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak,” ujarnya.

Pegiat HAM, Laila Karim, menambahkan, “Dialog adalah kunci. Pemerintah dan lembaga legislatif harus membuka ruang bagi suara mahasiswa, bukan menutupnya dengan tindakan intimidasi atau penindasan.”

Setelah audiensi, DPR berencana menyusun rekomendasi kebijakan yang akan dibawa ke rapat pleno. Mahasiswa berharap hasilnya dapat membawa perubahan konkret, terutama dalam hal alokasi anggaran pendidikan dan perlindungan hak-hak akademik.