LintasWarganet.com – 19 Juni 2026 | Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah provinsi tersebut. Langkah ini diambil menyusul temuan adanya penyimpangan dalam rantai pasok yang dapat mengurangi efektivitas program subsidi pemerintah.
Upaya pengawasan yang diperkuat meliputi beberapa tindakan utama:
- Peningkatan frekuensi inspeksi di SPBU dan depot penyimpanan yang berlokasi di seluruh kabupaten dan kota Riau.
- Penerapan sistem pelaporan real-time berbasis aplikasi digital yang mengintegrasikan data penjualan BBM subsidi dari masing-masing agen.
- Kolaborasi intensif antara tim BPH Migas, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, serta aparat kepolisian untuk menindak tegas pelanggaran.
- Audit mendadak pada stok BBM subsidi di gudang penyimpanan untuk memastikan tidak terjadi penimbunan atau kebocoran.
Selain langkah-langkah teknis, kedua pihak juga mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha bahan bakar mengenai peraturan terbaru serta sanksi administratif dan pidana bagi yang terbukti melakukan praktik korupsi atau penyelewengan.
Ketua BPH Migas wilayah Sumatera, Budi Santoso, menyatakan, “Pengawasan yang lebih ketat akan menjamin bahwa subsidi BBM tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, serta mengurangi beban fiskal negara.” Sementara itu, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, menambahkan, “Kami berkomitmen untuk menegakkan transparansi dalam distribusi BBM subsidi, demi kesejahteraan rakyat Riau.”
Implementasi pengawasan ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kebocoran subsidi hingga 15 % dalam satu tahun ke depan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya energi.
LintasWarganet.com Info Update Terpercaya untuk Warganet