7 Kursi Dewan Pengarah BGN Masih Kosong, Tokoh Agama Hingga Purnawirawan TNI-Polri Berpeluang Mengisi

LintasWarganet.com – 19 Juni 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini masih memiliki tujuh kursi kosong pada Dewan Pengarahnya. Kekosongan ini membuka peluang bagi berbagai kalangan, mulai dari tokoh agama, akademisi, hingga purnawirawan TNI‑Polri, untuk mengisi posisi strategis dalam kebijakan gizi nasional.

BGN bertanggung jawab menyusun kebijakan, program, dan standar gizi di Indonesia. Dewan Pengarahnya berperan sebagai badan penasehat tertinggi yang memberikan arahan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, serta menilai efektivitas program gizi. Karena peranannya yang krusial, proses pengisian kursi yang kosong menjadi sorotan publik dan pemerintah.

Berikut beberapa kriteria dan kelompok yang diperkirakan menjadi kandidat utama:

• Tokoh agama yang memiliki pengaruh luas dalam komunitas, terutama dalam mengkampanyekan pentingnya gizi seimbang pada umat.
• Akademisi atau pakar gizi yang memiliki latar belakang riset dan pengalaman implementasi program nutrisi.
• Purnawirawan TNI‑Polri yang menguasai manajemen logistik dan operasional, serta memiliki jaringan luas di wilayah terpencil.
• Perwakilan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Proses penunjukan biasanya melibatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, kemudian diajukan kepada Presiden untuk keputusan akhir. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, penunjukan tokoh agama dan purnawirawan militer dipandang dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas pelaksanaan program, khususnya di daerah dengan tantangan akses pangan.

Para pengamat menilai bahwa pengisian ketujuh kursi ini tidak hanya sekadar mengisi posisi administratif, melainkan juga memperkuat sinergi lintas sektoral dalam upaya menurunkan prevalensi gizi buruk di Indonesia.