Jawa Tengah Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Dorong Mobilitas Berkelanjutan

LintasWarganet.com – 18 Juni 2026 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menegaskan komitmen terhadap transportasi ramah lingkungan dengan mempertahankan kebijakan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi mobil listrik berbasis baterai. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya provinsi untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik (EV) dan menurunkan emisi karbon di wilayahnya.

Melalui keputusan ini, pemilik mobil listrik tidak lagi dikenai beban pajak tahunan maupun biaya balik nama yang biasanya dibebankan pada kendaraan konvensional. Pemerintah provinsi berharap langkah ini dapat menurunkan total biaya kepemilikan kendaraan listrik, sehingga lebih banyak konsumen mempertimbangkan beralih ke teknologi yang lebih bersih.

Berikut beberapa tujuan utama kebijakan pembebasan pajak ini:

• Meningkatkan penetrasi kendaraan listrik di Jawa Tengah.
• Mengurangi polusi udara dan jejak karbon di kota-kota besar seperti Semarang, Surakarta, dan Purwokerto.
• Mendorong industri lokal untuk berinvestasi dalam produksi baterai dan infrastruktur pengisian daya.
• Mendukung target nasional dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Pejabat Dinas Perhubungan Jawa Tengah menambahkan bahwa selain pembebasan pajak, pemerintah daerah juga sedang menyiapkan jaringan stasiun pengisian daya (SPKLU) di sepanjang jalan utama dan pusat-pusat perbelanjaan. Rencana ini diharapkan selesai dalam dua tahun ke depan, menyediakan akses mudah bagi pengguna EV.

Kebijakan ini selaras dengan program pemerintah pusat yang menargetkan 2 juta kendaraan listrik beroperasi di Indonesia pada tahun 2026. Dengan adanya insentif fiskal di tingkat provinsi, Jawa Tengah berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan hijau yang terukur.

Para pelaku industri otomotif lokal juga menyambut baik keputusan ini. Beberapa produsen motor listrik dan mobil listrik yang berbasis di Jawa Tengah mengaku akan meningkatkan produksi serta memperluas jaringan layanan purna jual untuk memenuhi permintaan yang diperkirakan akan meningkat signifikan.

Secara keseluruhan, pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik di Jawa Tengah tidak hanya menciptakan keuntungan finansial bagi konsumen, tetapi juga memperkuat agenda mobilitas berkelanjutan yang menjadi fokus utama pemerintah daerah dan nasional.